Neta menjelaskan, oknum mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah diblack list Polri yang berkolusi dengan sejumlah oknum, baik dieksekutif maupun legislatif.
Saat ini para oknum mafia proyek makin agresif bermanuver. Apalagi di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN. "Pemerintah memberikan dana yang besar untuk mendukung tugas-tugas Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," papar Neta.
Tragisnya, sambung Neta, proyek-proyek yang dirancang cendrung tuntasnya. tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres. Seperti, kata dia mencontohkan, paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp 10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp 85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp 18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp 606 miliar.
"Seluruh proyek tersebut mengedepankan produk luar negeri," katanya. Padahal, lanjut dia, Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-proyek alut utama sistem persenjataan harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"Tapi faktanya elit-elit Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri," jelasnya. Berkaitan dengan itu, IPW mendesak Kapolri segera membatalkannya dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Habibie Yakini Pers Wujudkan Tujuan Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi