jpnn.com - JAKARTA - Mundurnya dua direktur utama perusahaan pelat merah, yakni Karen Agustiawan di Pertamina dan Nur Pamudji di PLN sebagai imbas ketidakjelasan pemerintah dalam memposisikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pandangan itu disampaikan Pengamat BUMN Said Didu saat menggelar pertemuan di Jalan Sabang, Jakarta, Jumat (22/8). Menurutnya, Karen dan Nur Pamudji mundur karena tak tahan lagi mendapat tekanan dari pemerintah.
BACA JUGA: PLN Berharap Hemat Rp 400 M per Bulan
"BUMN selalu dijadikan bumper oleh pemerintah untuk menghadapi persoalan yang seharusnya pemerintah yang harus menyelesaikan, dan resikonya ditanggung oleh BUMN," katanya.
Untuk itu mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini berharap, pemerintah ke depan harus tegas dalam memposisikan BUMN. Said mencontohkan saat terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani menjerit dengan menyalahkan BUMN.
BACA JUGA: Bachder Djohan Jadi Dirut Sucofindo
"Seperti kelangkaan pupuk di Kementerian Pertanian akan langsung menyalahkan Pabrik Pupuk ketika adanya kelangkaan pupuk, padahal kan dia yang membuat kuota," sesalnya.
Karen Agustiawan dikabarkan kerap mendapatkan tekanan dari pemerintah. Bahkan Pertamina mengalami kesulitan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg lantaran pemerintah tidak setuju. Sedangkan Nur Pamudji merasa profesinya dikriminalisasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun anggaran 2007-2009. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi-JK Gunakan 5 Pendekatan untuk Genjot Infrastruktur
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajak Implementasikan Ekonomi Kerakyatan Ajaran Bung Hatta
Redaktur : Tim Redaksi