Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah menilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terjebak dalam politik pencitraan dalam memberikan pelayanan kepada warga Jakarta.
"Saran saya Pak Jokowi berhenti menjadikan program kesehatan sebagai pencitraan politik," ujar Poempida saat dihubungi Kamis (21/2).
Politisi Golkar ini menilai Jokowi belum memahami betul struktur masalah pelayanan kesehatan yang ada. Dengan begitu, kata dia, janji kampanye yang disampaikan Jokowi telah menjadi bumerang.
"Jaminan pelayanan kesehatan itu jelas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit," kata Poempida Hidayatullah.
Pemerintah kata dia, tidak boleh banyak beralasan ketika banyak rumah sakit yang tidak mampu menangani pasien miskin. Menurutnya, alasan rumah sakit penuh karena ada lonjakan 70 persen pasien sebagaimana yang dialami Derra, tidak dapat dijadikan alasan sebagai upaya lepas tangan pemerintah dalam masalah pelayanan kesehatan ini.
"Karena layanan kesehatan bersifat absolut. Tidak bisa ada tawar menawar atau pun juga dilakukan setengah-setengah. Jadi sangat berbahaya jika dijadikan suatu program berbasis pencitraan, misalnya dengan program kartu "Jakarta sehat"," sesal Poempida. (chi/jpnn)
"Saran saya Pak Jokowi berhenti menjadikan program kesehatan sebagai pencitraan politik," ujar Poempida saat dihubungi Kamis (21/2).
Politisi Golkar ini menilai Jokowi belum memahami betul struktur masalah pelayanan kesehatan yang ada. Dengan begitu, kata dia, janji kampanye yang disampaikan Jokowi telah menjadi bumerang.
"Jaminan pelayanan kesehatan itu jelas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit," kata Poempida Hidayatullah.
Pemerintah kata dia, tidak boleh banyak beralasan ketika banyak rumah sakit yang tidak mampu menangani pasien miskin. Menurutnya, alasan rumah sakit penuh karena ada lonjakan 70 persen pasien sebagaimana yang dialami Derra, tidak dapat dijadikan alasan sebagai upaya lepas tangan pemerintah dalam masalah pelayanan kesehatan ini.
"Karena layanan kesehatan bersifat absolut. Tidak bisa ada tawar menawar atau pun juga dilakukan setengah-setengah. Jadi sangat berbahaya jika dijadikan suatu program berbasis pencitraan, misalnya dengan program kartu "Jakarta sehat"," sesal Poempida. (chi/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi