jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diingatkan bahwa persoalan internal mereka harus diselesaikan lebih dulu agar kinerja pemerintahan ini tidak lebih buruk dari kinerja pengurus di level rukun tetangga atau RT.
Seruanl itu berkaca pada simpang siur penjelasan tentang asal dana Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
BACA JUGA: Pengamat Mulai Curiga Seleksi Dirut Pertamina Berbau KKN
"Mensesneg Pratikno bilang ini CSR, Jokowi bilang tanya saja ke kementerian keuangan, lalu JK bilang ini dari APBN. Ini mengurus negara kok begini? Mengurus RT saja tidak begini amburadulnya," tegas ahli tata negara, Margarito Kamis saat diwawancara RMOL (Grup JPNN.com), Sabtu pagi (8/11).
Dia heran mengapa orang-orang yang lingkungan kerjanya paling dekat dengan presiden malah mengeluarkan pernyataan berbeda dalam kebijakan yang sangat strategis.
BACA JUGA: DPR Janji Telusuri Orang Titipan jadi Direksi Pertamina
Dia juga meminta pemerintah lebih jernih menjelaskan soal anggaran kartu sakti. Kalau benar anggaran ini menggunakan APBN 2014, pemerintah harus menunjukkan nomenklatur APBN tentang KIP, KIS dan KKS.
"Tunjukkan kepada kita nomenklaturnya di APBN. Kalau katakanlah ini mengubah program yang mengubah program lama, tunjukkan kepada kita Keppres perubahan pelaksanaan APBN. Mana barang itu? Tunjukkan kepada kita ada di rencana kerja dan anggaran kementerian mana?" ucap doktor hukum asal Ternate ini.
BACA JUGA: 2015, BKN Pangkas Anggaran Besar-Besaran
Dia ingatkan Presiden Jokowi bahwa di dalam pemerintahannya sendiri terjadi komunikasi yang amburadul. Walaupun program tiga kartu itu cukup baik, tetapi cara merealisasikannya harus baik pula.
"Ini barang bagus, orang akan dukung. Tapi ini kita hidup bernegara. Tidak bisa kita malamnya mimpi gagasan bagus, terus paginya kita langsung jalankan itu gagasan," ujar mantan staf khusus Menteri Sekretaris Negara ini.
"Saya menganggap ini niat baiknya Beliau (presiden) membantu orang miskin dan susah. Baguslah. Niat baiknya bagus, tapi caranya 1000 persen salah. Harus dibenahi," tambahnya
Margarito pun meminta para anggota Kabinet Kerja memberikan nasihat yang benar kepada Presiden Jokowi. Bukannya melakukan nasihat blunder yang merugikan presiden.
"Tugas pembantu itu memberi pikiran baik kepada bosnya," ucap Margarito. (ald/rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Akan Sampaikan Visi Maritim di Pertemuan APEC
Redaktur : Tim Redaksi