jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mengaku mendapat instruksi Kapolres Garut untuk menggalang dukungan demi kemenangan pasangan capres – cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin. Belakangan, Sulman meralat pernyataannya dan menegaskan sebagai institusi, polri sudah tegas soal netralitas, baik di pemilu, pilpres, maupun pilkada.
Meski demikian, polemik soal netralitas polri masih menjadi perbincangan. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan, desas-desus adanya ketidaknetralan aparat sudah berjalan lama. Sebelum kasus di Polsek Pasirwangi, isu serupa juga banyak beredar di lini masa sosial media.
BACA JUGA: Adhyaksa Dault Minta Eks Kapolsek Pasirwangi Sebaiknya Ditindak
Misalnya acara Millenial Safety Festival di beberapa daerah yang diduga diwarnai ungkapan verbal atau yel-yel yang tertuju pada salah satu kandidat.
BACA JUGA: Pengakuan Terbaru Mantan Kapolsek Pasirwangi, Hhhmmm...
BACA JUGA: Habib Rizieq Sebut TPS di Arab Saudi Diminta Memenangkan Pasangan Jokowi - Maruf
Kemudian ada video yang sempat viral dengan gambar dan suara oknum anggota Polri aktif di yang diduga melakukan ketidaknetralan. Kaka menilai, indikasi-indikasi tersebut harus disikapi dan dituntaskan secara serius. Jika tidak, isunya akan terus menjadi bola liar di masyarakat.
”Perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Unggul di Banten, Jabar & DKI, tetapi Jokowi Belum Tertandingi
Oleh karenanya, kepada Bawaslu, pihaknya mendesak untuk melakukan pengawasan secara profesional terhadap potensi dan fakta kertidaknetralan aparatur negara dalam pemilu 2019.
”Sentra Gakumdu, harus menghadirkan profil kinerja penegakan hukum pemilu yang adil dan kredibel, untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum,” imbuhnya.
BACA JUGA: Kasus AKP Sulman Aziz Bakal Berlanjut, Ini Indikasinya
Dia menuturkan, pemilu yang demokratis merupakan tuntutan agar demokrasi di sebuah negara tumbuh dan berkembang menuju negara demokrasi yang dewasa. Kuncinya, keinginan masyarakat bisa secara jujur tersalurkan tanpa ada rekayasa dalam prosesnya.
“Maka ranah kompetisi dalam pemilu harus adil dan seimbang,” tuturnya. Dan aparat negara selaku komunitas yang memiliki akses sumberdaya negara harus berdiri di atas semua golongan. (far/han/syn/)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Habib Aboe: Laporkan Polisi yang Terlibat Politik Praktis
Redaktur & Reporter : Soetomo