jpnn.com - JAKARTA - Praktik perbudakan di Kepulauan Aru, Maluku, yang dikenal dengan kasus Benjina, mendapat perhatian dunia. Praktik tersebut mencuat setelah media asing, Associated Press (AP) melakukan investigasi.
Lalu apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merasa kecolongan karena praktik perbudakan lebih dulu diungkap Associated Press?
BACA JUGA: Walah! SDA jadi Tersangka Lagi
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tak menjawab spesifik. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya sudah memperkirakan praktik perbudakan bakal heboh sampai ke luar negeri.
"Itu sudah saya perkirakan akan meledak seperti ini," jawab bos Susi Air itu usai menggelar jumpa pers di kantornya, Jalan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (8/4) petang.
BACA JUGA: Ini Kronologis Adu Jotos Dua Anggota DPR di Sela Rapat Kerja
Susi menegaskan bahwa dalam hal ini pihaknya konsen untuk mengusut tuntas praktik perbudakan di Indonesia. Termasuk pungutan liar (pungli) yang kabarnya juga diterima oleh pejabat KKP maupun aparat kepolisian di lapangan, dari PT Pusaka Benjina Resources.
"Isu perbudakan bukan hal baru. Kami ikut memerangi (praktik perbudakan, red) bukan karena merugikan negara, tapi ini sudah melanggar hak asasi manusia dalam bekerja. Semua temuan-temuan itu (petugas KKP terima suap, red) sedang kita dalami," tandasnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Agung Ingatkan Akom dan Bamsoet Tak Terus Berkoar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Widjajanto dan Pratikno Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi