jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Pengamat politik The Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan Kejaksaan Agung harus bersikap profesional dalam menegakkan hukum.
Ia meminta lembaga yang dipimpin Prasetyo itu tidak melakukan diskriminasi dengan mengungkap kasus tertentu tapi mengabaikan masalah yang lain. Padahal secara subtansi kasusnya sama.
BACA JUGA: Menaker: Jumlah TKA di Indonesia Masih Terkendali
“Banyak perusahaan yang membeli aset dari BPPN saat itu, kenapa hanya PT Victoria Sekuritas Indonesia yang diungkap ke publik?” tanya Karyono.
Karyono mengatakan, dalam kasus Victoria, yang perlu diperiksa juga peran BPPN. Ia mengindikasikan bahwa BPPN juga punya keterlibatan yang harus diketahui publik.
BACA JUGA: Menteri Rini Tak Ingin Campur Tangan soal Penggeledahan Ruang RJ Lino
“Nah itukan terjadi 2003 di mana Kepala BPPN Syarifuddin Tumenggung menjabat. Itu bisa dihadirkan untuk diperiksa, sehingga persoalan jadi jelas,” jelasnya.
Dia mengatakan, kalau Kejagung mempunyai niat baik bongkar kasus cessie BPPN, maka selain nama Syarifudin Tumenggung sebagai Kepala BPPN, Kejagung juga harus memeriksa Tomas Lembong yang saat ini menjabat sebagi Menteri Perdagangan Kabinet Kerja.
BACA JUGA: Tjahjo Optimistis Risma-Wisnu Dapat Lawan di Surabaya
“Kenapa Tomas Lembong harus diperiksa juga? Belasan tahun lalu ia dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola aset para obligor BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),” tambah Karyono. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikat Mafia Pelabuhan, Kapolri Turunkan Perwira-Perwira Terbaik
Redaktur : Tim Redaksi