jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri BUMN Erick Thohir, karena khawatir terjadi konflik kepentingan dalam penyelidikan kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.
Arief mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya tidak menutup mata dengan adanya investasi Jiwasraya di saham-saham junk alias sampah hingga di atas 5 persen, seperti saham berkode ABBA alias saham PT Mahaka Group milik Menteri BUMN Erick Thohir.
BACA JUGA: Arief Poyuono Tantang Firli Cs Bongkar Skandal Jiwasraya
"Jika memang Joko Widodo betul-betul presiden pro-perbaikan BUMN, ya sebaiknya Erick Thohir dicopot dulu sebagai menteri BUMN, agar proses penyelidikan kasus Jiwasraya di Kejagung tidak terjadi conflict of interest," kata Arief dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (26/12).
Selain itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja FSP) BUMN Bersatu ini juga menantang DPR untuk tidak menunda-nunda lagi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
BACA JUGA: Menteri Erick Berikan Perlindungan buat Dirut Jiwasraya Pembongkar Kasus
"Kalau DPR memang bukan DPR boneka, segera bentuk Pansus Jiwasraya dong, seperti kasus pembobolan Bank Century. Ini penting agar semua terungkap ke mana saja dana Jiwasraya yang dibobol dan siapa saja yang menikmati," tuturnya.
Arief tidak ingin proses hukum terhadap kasus Jiwasraya hanya menyeret para kroco, tapi aktor utama pembobolan BUMN Perasuransian itu malah tenang-tenang saja dan berlagak bersih di lingkaran Jokowi.
Terkait rencana pembentukan holding asuransi untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, Arief menilai rencana itu hanya untuk mengulur-ulur waktu dan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak pembobolan Jiwasraya.
Pasalnya, kata Arief, BUMN asuransi lainnya yang mau dijadikan holding banyak yang penyakitan. Kemudian, pembentukan holding butuh waktu panjang karena perlu menginvetarisir aset-aset BUMN asuransi yang akan digabungkan.
Yang tidak kalah penting, menurut Arief, DPR perlu meminta pertanggung jawaban OJK sebagai pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dan hanya mengecek kondisi Jiwasraya melalui laporan-laporan keuangan yang diduga fiktif selama ini.
"Tidak tertutup kemungkinan ada oknum-oknum di OJK yang juga menikmati dana pembobolan Jiwasraya," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam