JAKARTA - Kursi honorer K1 maupun K2 dari kalangan guru menjadi "komuditas" yang diperjualbelikan sejumlah oknum pejabat di daerah. Bahkan, indikasi ini sudah lama dilaporkan oleh Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo ke Kementerian Pendidikan. Sayangnya, laporan penyimpangan tersebut hanya ditanggapi dingin.
"Kami sudah lama melaporkan masalah ini ke Kementerian Pendidikan, tapi hanya ditanggapi sebagai keluhan saja. Harusnya kan yang terpenting itu bagaimana tindaklanjutnya," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (4/4) di Jakarta.
Sulis juga mengungkapkan, PGRI pernah meminta supaya data honorer guru, baik K2 maupun K1 diuji publik. Tapi lagi-lagi tidak ada tindaklanjutnya dari pemerintah. Dia mencontohkan untuk honorer guru K2 di Jawa Tengah, jumlahnya membengkak dari 27 ribu menjadi 41 ribu. Hal serupa juga terjadi untuk honorer K1.
"Apa langkah pemerintah. Kami sudah mengadukan persoalan ini lama sekali. Ini kan karena data pemerintah jelek sekali dan kami sudah ingatkan dari dulu agar divalidasi," ujarnya.
Karena itu, Sulistyo meminta supaya pemerintah segera menuntaskan data honorer, termasuk dari kalangan guru. Karena pihaknya menuding Kementertian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki data guru yang akurat. Namun Sulis menilai, pemerintah masih punya waktu memperbaiki data honorer tersebut.
Kembali ke masalah jual beli kursi honorer, Sulistyo menyebut persoalan ini sudah menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi. Ibarat bangkai, jual beli kursi honorer maupun CPNS tercium di mana-mana, namun tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk membersihkannya.
"Kalau tahu ada jual-beli mau apa. Apa dibiarkan saja. Makanya kita menunggu pemerintah tegas dan menyikapi persoalan ini," pungkas Sulistyo.(fat/jpnn)
"Kami sudah lama melaporkan masalah ini ke Kementerian Pendidikan, tapi hanya ditanggapi sebagai keluhan saja. Harusnya kan yang terpenting itu bagaimana tindaklanjutnya," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (4/4) di Jakarta.
Sulis juga mengungkapkan, PGRI pernah meminta supaya data honorer guru, baik K2 maupun K1 diuji publik. Tapi lagi-lagi tidak ada tindaklanjutnya dari pemerintah. Dia mencontohkan untuk honorer guru K2 di Jawa Tengah, jumlahnya membengkak dari 27 ribu menjadi 41 ribu. Hal serupa juga terjadi untuk honorer K1.
"Apa langkah pemerintah. Kami sudah mengadukan persoalan ini lama sekali. Ini kan karena data pemerintah jelek sekali dan kami sudah ingatkan dari dulu agar divalidasi," ujarnya.
Karena itu, Sulistyo meminta supaya pemerintah segera menuntaskan data honorer, termasuk dari kalangan guru. Karena pihaknya menuding Kementertian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki data guru yang akurat. Namun Sulis menilai, pemerintah masih punya waktu memperbaiki data honorer tersebut.
Kembali ke masalah jual beli kursi honorer, Sulistyo menyebut persoalan ini sudah menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi. Ibarat bangkai, jual beli kursi honorer maupun CPNS tercium di mana-mana, namun tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk membersihkannya.
"Kalau tahu ada jual-beli mau apa. Apa dibiarkan saja. Makanya kita menunggu pemerintah tegas dan menyikapi persoalan ini," pungkas Sulistyo.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akil Dianggap Layak Pimpin MK
Redaktur : Tim Redaksi