JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku baru mendengar rencana Menteri Keuangan Chatib Basri yang berkeinginan membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT).
Hingga saat ini Dahlan belum ketemu dengan Chatib guna membicarakan nasib kelanjutan Newmont. "Saya belum bicara dengan Pak Chatib, nanti saya akan klarifikasi ke Pak Chatib apakah penugasan terus atau nggak," ucap Dahlan usai mengelar buka puasa bersama di Ballroom Graha Mandiri Jakarta, Jumat (12/7) malam.
Dahlan juga tidak mempersalahkan apabila nantinya saham 7 persen Newmont jatuh pada pemerintah daerah (Pemda) ataupun pusat. Namun, dia meminta pengawasan terhadap kepemilikan saham harus tetap berada di tangan pemerintah.
"Sama saja sepanjang haknya di pemerintah, Pemda dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah uangnya dari tempat lain, apakah haknya ada pemerintah daerah. Kalau uangnya dari pihak lainnya tapi hak kontrol pemerintah, itu baik," pungkasnya.
Sebelumnya siang tadi, Chatib mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan membeli sisa saham 7 persen di PT Newmont Nusa Tenggara. "Kami secara serius sedang mengkaji dan mempertimbangkan bahwa pemerintah pusat untuk membeli saham Newmont," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Dalam proses pertimbangan tersebut, Chatib mengaku bakal meminta restu kepada parlemen. "Saya pertimbangkan membeli dan akan mengajukan ke DPR. Opsi (pengambilalihan) juga serius akan dibahas. Yang penting direction," paparnya.
Meski tidak menyebut secara spesifik pembelian saham perusahaan tambang tembaga dan emas ini, namun Chatib mengaku sumber dana akusisi berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). (chi/jpnn)
Hingga saat ini Dahlan belum ketemu dengan Chatib guna membicarakan nasib kelanjutan Newmont. "Saya belum bicara dengan Pak Chatib, nanti saya akan klarifikasi ke Pak Chatib apakah penugasan terus atau nggak," ucap Dahlan usai mengelar buka puasa bersama di Ballroom Graha Mandiri Jakarta, Jumat (12/7) malam.
Dahlan juga tidak mempersalahkan apabila nantinya saham 7 persen Newmont jatuh pada pemerintah daerah (Pemda) ataupun pusat. Namun, dia meminta pengawasan terhadap kepemilikan saham harus tetap berada di tangan pemerintah.
"Sama saja sepanjang haknya di pemerintah, Pemda dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah uangnya dari tempat lain, apakah haknya ada pemerintah daerah. Kalau uangnya dari pihak lainnya tapi hak kontrol pemerintah, itu baik," pungkasnya.
Sebelumnya siang tadi, Chatib mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan membeli sisa saham 7 persen di PT Newmont Nusa Tenggara. "Kami secara serius sedang mengkaji dan mempertimbangkan bahwa pemerintah pusat untuk membeli saham Newmont," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Dalam proses pertimbangan tersebut, Chatib mengaku bakal meminta restu kepada parlemen. "Saya pertimbangkan membeli dan akan mengajukan ke DPR. Opsi (pengambilalihan) juga serius akan dibahas. Yang penting direction," paparnya.
Meski tidak menyebut secara spesifik pembelian saham perusahaan tambang tembaga dan emas ini, namun Chatib mengaku sumber dana akusisi berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RNI Ajari Perwira TNI-AD Berwirausaha di Bidang Pangan
Redaktur : Tim Redaksi