JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon kepala daerah, memiliki plus minus. Demikian juga dengan kampanye pilkada yang kini dibiayai oleh negara.
Karena itu meski belum dapat memastikan apa yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada kali ini, namun ada kemungkinan juga didasari kurangnya anggaran yang dapat disediakan pemerintah daerah. Terutama anggaran untuk pelaksanaan kampanye.
"Semangat dalam menetapkan anggaran di KPU itu kan untuk membangun keadilan, agar seluruh peserta pemilu memiliki sumber daya yang sama untuk kampanye. Itu penting, tetapi memang akibatnya. Karena itu diserahkan ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga punya pertimbangan sendiri-sendiri dan sebagian pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk sosialisasi, ya akibatnya seperti ini," ujar Juri, Jumat (11/12).
Melihat kondisi yang ada, artinya kata Juri ada pertanyaan penting juga perlu dijawab bersama, apakah negara mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk membuat pilkada semarak dengan model kampanye yang dinilai mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
"Jadi memang ada plus-minusnya kampanye yang dibiayai oleh calon sendiri, atau oleh negara. Sekarang masalahnya, apakah negara mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk membuat pilkada ini semarak dengan model kampanye seperti ini atau mau dikembalikan lagi (kampanye pilkada dibiayi masing-masing calon,red)," ujar Juri. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Serius! PDIP Temukan Anggota TNI Terlibat Politik Praktis di Pilkada Kepri
Redaktur : Tim Redaksi