jpnn.com, JAKARTA - Isu reshuffle terhadap menteri yang tidak memenuhi target, terus menggelinding. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, memang ada banyak menteri yang tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.
Tapi, lantaran kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini membuat target itu tidak bisa tercapai.
BACA JUGA: Mau Tahu Kata Pak Jokowi soal Isu Reshuffle? Nih Baca Saja...
Padahal, Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot menteri yang tidak bisa memenuhi target.
JK menuturkan tidak banyak menteri yang berhasil menyelesaikan target. Dia mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kesulitan untuk memenuhi target pajak hingga seratus persen.
BACA JUGA: Pak Wiranto Ogah Tanggapi Kabar Bakal Ada Reshuffle
Begitu pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) untuk membuat jalan. Dalam bidang ekspor juga tidak terpenuhi targetnya.
”Kalau target, itu tidak banyak menteri dalam kondisi hari ini bisa mencapai targetnya. Jadi tidak berarti nanti diganti semua kalau target saja (pertimbangannya, red),” ungkap JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (25/4).
BACA JUGA: Ahok Mau Dijadikan Menteri? Ini Warning Fadli Zon ke Jokowi
Dia mengungkapkan harus ada alasan yang lebih kuat dari sekadar patokan target untuk mengganti seorang menteri.
Kalaupun yang dipakai target pasti ada alasan yang rasional dari presiden. ”Tapi itu hak prerogatif presiden lah, Wapres tidak punya hak untuk reshuffle,” imbuh dia.
Namun, dia menilai saat ini belum tepat untuk mengganti para menteri. Biasaya penggantian menteri itu pada tahun pertama dan tahun kedua masa jabatan.
”Biasanya kalau sudah setengah (masa jabatan) itu setengah kedua biasanya sudah mantap itu,” jelas dia.
Presiden Jokowi pernah merombak Kabinet Kerja dua kali. Yang pertama pada 12 Agustus 2015. Ada enam orang yang mengisi posisi baru di kementerian.
Selanjutnya, pergantian kabinet yang kedua terjadi pada 27 Juli 2016. Saat itu ada 12 nama menteri dan satu kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) yang mengisi posisi baru.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah kabar bahwa dia akan merombak jajaran kabinetnya dalam beberapa waktu ke depan.
’’Tidak ada, hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada, bulan ini juga nggak ada,’’ ujarnya usai peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ponpes Al Hikamussalafiyah Purwakarta kemarin.
Begitu pula mengenai kabar pengunduran diri Mensos Khofifah Indar Parawansa yang diisukan hendak maju di pilgub Jatim tahun depan.
Hingga saat ini, tutur Jokowi, dia belum menerima surat pengunduran diri dari menteri manapun.
Jokowi menjelaskan, dia selalu mengevaluasi menterinya setiap saat. Sejauh ini, tuturnya, hasil evaluasi terhadap para menterinya baik-baik saja.
’’Menteri-menteri kerjanya saya kira sudah pagi, siang, malam, selalu ke daerah dank e lapangan,’’ lanjutnya.
Masyarakat pun bisa ikut melihat dan menilai kinerja para menteri di lapangan. Hanya, bila hasil kerjanya tidak sesuai target, memang akan jadi persoalan lain.
Isu Rehuffle mencuat setelah Presiden mengeluarkan pernyataan di pembukaan Kongres Ekonomi Umat Sabtu (22/4) lalu.
Kala itu, Jokowi berbicara mengenai target yang dibebankan kepada menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Yakni, target 5 juta sertifikasi lahan pada tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat. ’’Saya bekerja memang selalu memakai target,’’ ujar Jokowi kala itu.
Bagaimanapun, tutur Jokowi, dalam bekerja harus ada target-target yang konkret untuk dicapai. Menteri tidak pernah bertanya kepada dirinya, apakah targetnya terlalu besar.
Menurut dia, itu sepenuhnya urusan menteri yang bersangkutan. ’’Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan,’’ lanjut Jokowi.
Bila tidak tercapai, tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu, urusannya akan menjadi lain. ’’Saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot,’’ tambahnya.
Isu tersebut juga santer menjelang perhelatan pilkada serentak 2018. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 2018.
Salah satu nama yang disebut-sebut bakal maju adalah Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Dari situlah, berkembang spekulasi bahwa Khofifah akan mundur dari jabatannya sebagai mensos demi mengejar kursi Jatim 1.
Khofifah sendiri dalam beberapa kali kesempatan enggan mengonfirmasi kabar tersebut, dengan alasan menunggu hasil survei. ’’Saya mau check sound ke semua lini lah,’’ ujarnya.
Merebaknya isu reshuffle kabinet yang tidak lama lagi akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ditanggapi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan santai.
Politisi PDI-P itu mengatakan bahwa semua menteri harus siap dengan reshuffle. Yasonna menuturkan bahwa reshuffle adalah mutlak keputusan dari presiden. Dan sebagai menteri, tentunya dia siap jika harus di-reshuffle.
”Yang penting kan kita kerja, kerja, dan kerja. Kalau saya, kerja keras, kerja lebih keras, dan kerja lebih keras lagi,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR/MPR kemarin (25/4). (jun/byu/and)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandi Sebut Ahok Layak jadi Menteri
Redaktur & Reporter : Soetomo