jpnn.com, JAKARTA - Ruhut Sitompul blak-blakan menyebut ada elite politik yang mengompori mahasiswa terkait aksi demonstrasi menolak RKUHP hingga perubahan UU KPK yang terjadi di banyak daerah.
Awalnya Ruhut meminta mahasiswa yang karena ketidakpahamannya menolak RUU kontroversial itu, agar belajar berpikir jernih dan jauh ke depan. Kalaupun ada pasal-pasal yang dirasa tidak bisa diterima, masih bisa disampaikan ke DPR karena pengesahan RKUHP telah ditunda.
BACA JUGA: Kecewa, Ruhut Sitompul Sebut Trio Pimpinan KPK Superkampungan
"Nanti berhadapan saja dengan DPR yang baru. Karena itu mahasiswa tolong belajar berpikiran yang panjang jauh ke depan, jangan pendek di depan matanya karena dikompori. Apa pun mereka karena dikompori kok, kalau enggak dari mana bisa begitu," ucap Ruhut saat dihubungi JPNN.com, Rabu (25/9).
Saat ditanya siapa kompor yang dimaksud, apakah melibatkan elite politik atau tidak? Ruhut yang juga mantan anggota Komisi III DPR terang-terangan menyebut kompornya memang kalangan elite. Namun dia tidak mengatakan siapa orang yang dia maksud.
BACA JUGA: Nasihat Ruhut Sitompul pada Jubir BPN Prabowo – Sandi: Hati-hati, Jangan Terpeleset
"Ya elite lah. Siapa lagi? Yang belum move on. Sedangkan Prabowonya sudah move on. Enggak salah nih, yang mereka dukung sudah move on kok, mereka belum. Itu emak-emak yang demo itu kok masih tetap maunya Prabowo. Kan banyak juga emak-emak bersama mahasiswa itu," komentar Ruhut.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah tidak boleh main-main menghadapi aksi-aksi demo yang telah diboncengi itu. Walaupun unjuk rasa sudah kaos, Ruhut menegaskan bahwa sekarang gerakan mereka telah lumpuh.
"Mahasiswa itu kan manis, langsing kalau mahasiswinya. Ini emak-emak. Yang jelas kami pendukung Jokowi tidak ada sedikit pun ada rasa takut. Mari kita berhadapan," tegas pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
Selain itu, mantan politikus Denokrat ini merasa heran kenapa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RKUHP ditunda supaya dibenahi lagi pasal-pasalnya yang bermasalah, namun ada legislator PKS yang mendesak agar tetap disahkan.
"Yang jadi tanda tanya, Pak Jokowi minta ditunda, ini kok lucu PKS maunya ditetapkan. PKS-kan pendukung Prabowo, betul enggak? Padahal kita sadar betul banyak di UU itu seperti kata Pak Jokowi ditanyakan lagi ke masyarakat. Mereka ini malu saja kecolongan duluan dari Pak Jokowi, karena itu jangan biasakan kalau mahasiswa jadi pahlawan kesiangan, enggak laku itu," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam