jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Sekjen Gelora Indonesia) Mahfudz Siddiq berharap pemerintah berhati-hati ketika mau menerapkan tata kenormalan baru atau new normal. Setidaknya, pemerintah bisa memberikan edukasi kepada publik sebelum menerapkan new normal.
"Pemerintah perlu cermat dan hati-hati dalam menerapkan new normal. Perlu edukasi masif ke warga masyarakat agar memahami benar maksud new normal," kata Mahfuz dalam keterangan resminya kepada awak media, Kamis (25/6).
BACA JUGA: Pesan Jokowi untuk Pemerintah Jawa Timur
Mahfudz melanjutkan, saat ini masih terdapat kekeliruan di masyarakat soal new normal.
Sebagian masyarakat menilai new normal dengan kembali ke kehidupan seperti semula, padahal ditambah dengan protokoler kesehatan.
BACA JUGA: Lihat Nih, Jokowi Blusukan ke Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi
Akibat salah dalam memaknai new normal, lanjut Mahfuz, angka positif COVID-19 kembali meningkat tajam. Pada Rabu (24/6), tercatat penambahan sebanyak 1.113 kasus. Atas penambahan itu, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 49.009 orang.
"Jadi new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan," katanya.
BACA JUGA: Update Corona 25 Juni: Naik dan Terus Naik
New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona, serta pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir.
Bahkan Status Keadaan Darurat Bencana Non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah.
Mahfuz menambahkan, masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan.
"Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini," jelas dia.
Dalam penerapan new normal, Sekjen Partai Gelora Indonesia ini menilai, pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak COVID-19.
Mahfuz mewanti-wanti pemerintah jangan membuat program yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro kontra.
"Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai 'buang-buang'. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp 5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan," ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI ini.
Oleh karena itu, dia berharap, semua pihak terkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi COVID-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat.
"Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah Covid-19," tandas dia. (mg10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan