Kaukus Aktivis 89 Sebut Pembagian Tugas Wakil Presiden Perlu Diatur Dalam UU

Kamis, 21 Desember 2023 – 22:04 WIB
Diskusi “Dwitunggal Anies-Muhaimin: Kolektif Kolegial Menuju Indonesia Adil dan Sejahtera”, yang diselenggarakan Kaukus Aktivis 89 di Jakarta, Kamis (21/12). Foto: Kaukus Aktivis 89

jpnn.com, JAKARTA - Sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini dianggap memiliki banyak bias, di antaranya terkait posisi wakil presiden yang dianggap sebagai ban serep.

Padahal, presiden dan wakil presiden merupakan pemimpin yang dipilih bersama sama oleh rakyat, lebih tepat disebut dwitunggal.

BACA JUGA: Gus Yahya: Mengaku NU Saja Bisa Jadi Calon, Paling Enggak Wakil Presiden

Hal itu diungkap anggota majelis nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Syaiful Bahari dalam diskusi “Dwitunggal Anies-Muhaimin: Kolektif Kolegial Menuju Indonesia Adil dan Sejahtera”, yang diselenggarakan Kaukus Aktivis 89 di Jakarta, Kamis (21/12).

Dia mengatakan bahwa konstitusi Indonesia mengamanatkan dwitunggal, sehingga posisi wakil presiden tak dapat dianggap ban serep atau subordinasi presiden.

BACA JUGA: Jelang Debat Cawapres, Gerakan Nusantara untuk AMIN Berkumpul dengan Pelaku UMKM Jatim

"Relevansi konsep kepemimpinan dwitunggal telah disampaikan Anies dan Muhaimin. Dan jika dilihat secara sosiologis, kepemimpinan dwitunggal lahir dari krisis politik,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Kaukus Aktivis 89 Standarkiaa Latief menuturkan, revisi undang-undang terkait peran dan tanggung jawab presiden dan wakil presiden dibutuhkan pembahasan yang komprehensif di parlemen.

BACA JUGA: Laskar Santri Yakin 80 Persen Warga Nahdiyin Dukung AMIN

Dia menilai akan lebih parah jika orang yang sama-sama dipilih rakyat dalam pilpres tidak diatur kewenangannya masing-masing.

UU saat ini hanya mengatur wakil presiden membantu presiden, tetapi tidak diatur detail kewenangan dan perannya seperti apa.

"Jangan sampai wakil presiden, karena melihat di dalam UU, tidak ada aturan mengenai perannya dan hanya mengandalkan presiden saja sebagai pemimpin bangsa,” katanya.

Tema dwitunggal mencuat kembali saat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyebut mereka sebagai dwitunggal.

Dalam sejarah berdirinya Indonesia, dwitunggal merupakan konsep kepemimpinan politik yang hadir di saat Indonesia mengalami krisis multidimensi. (jlo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler