Seorang warga Kota Geraldton, Australia Barat, menolak membayar pajak ke Pemkot setempat karena menganggap lembaga pemerintah ini tidak konstitusional. Akibatnya, Pemkot pun mengambil tindakan tegas.

Warga bernama Wayne Kenneth Glew ini sudah lama ditagih oleh Pemkot karena tidak mau melunasi pajak senilai 300.000 dolar (sekitar Rp 3 miliar).

BACA JUGA: Proyek Pembersihan Samudera Pasifik Dari Limbah Plastik Masih Belum Efektif

Glew merupakan salah satu aktivis gerakan politik bernama 'orang merdeka' atau 'warga berdaulat' (sovereign citizens). Dia percaya hukum Australia hanya berlaku jika dia setuju dengan hukum tersebut.

Walikota Greater Geraldton Shane Van Styn menyebut tindakan Glew sama sekali tidak adil bagi warga lainnya yang patuh membayar pajak tahunan mereka.

BACA JUGA: Merek Pakaian Olahraga AS Beli Produk Dari Kamp Konsentrasi Di China

"Dia salah paham menganggap hukum tidak berlaku untuk dia," kata Walikota Van Styn. "Kami terpaksa mengambil tindakan menyita harta miliknya."

Pemkot memiliki surat perintah pengadilan untuk memindahkan barang-barang milik Glew dari lahan tempat tinggalnya.

BACA JUGA: Pemain Bola Asal India Ini Palsukan Usianya 12 Tahun Lebih Muda

Namun mantan perwira polisi itu mengajukan banding. Dan ini bukan yang pertama kalinya dia melakukan perlawanan hukum.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung Australia Barat menyebut Glew sebagai "vexatious litigant" atau semacam penggugat yang tujuannya hanya mengganggu, karena posisi hukumnya tak masuk akal dan tak koheren.Keabsahan pemerintah daerah

Glew menganggap Pemkot Greater Geraldton tidak boleh menjadikan warga setempat sebagai pembayar pajak. Pasalnya, menurut dia, kelembagaan pemerintah daerah tidak tercantum dalam konstitusi Australia.

Namun pakar hukum konstitusi Profesor Anne Twomey menyebut tindakan Pemkot ini sah.

"Negara Bagian Australia Barat memiliki kewenangan untuk memberlakukan UU yang menetapkan sistem pemerintahan daerah, mencakup Pemkot Greater Geraldton dan daerah lainnya," jelas Prof Twomey.

Glew berdalih Pemkot tidak bisa menyita lahannya karena dia mengklaim tanah tersebut di bawah Magna Carta.

"Tanah ini tidak dijual karena saya memilikinya di bawah ketentuan Pasal 61 Magna Carta," ujar Glew.

"Mereka tak boleh menyentuhnya. Mereka memagarinya, saya buang gerbangnya. Mereka memasang balok beton, saya menyingkirkannya. Saya memblokirnya," katanya.

"Itu milik saya dan saya membayarnya," kata Glew mengenai lahan yang disita Pemkot dan akan segera dijual untuk menutupi utang pajaknya. Photo: Salah satu upaya Glew menghalangi aparat Pemkot City of Greater-Geraldton memasuki lahannya. (Supplied: Facebook)

Magna Carta merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan Raja John dari Inggris pada tahun 1215 sebagai solusi krisis politik saat itu.

Dokumen ini telah menjadi dasar pemerintahan konstitusional dan parlementer di Inggris dan negara-negara Persemakmuran.

Prof Twomey menyebut Magna Carta sebagai statuta penting yang relevansinya sudah sangat minim saat ini.

"Harus dipahami bahwa menurut hukum Inggris, konstitusinya menganut sistem kedaulatan parlemen. Artinya, parlemen itu sendiri selalu dapat mengubah hukumnya sendiri," jelasnya.

Ketentuan-ketentuan dalam Magna Carta di Inggris Raya saat ini nyaris tidak tersisa lagi karena UU yang dibuat belakangan telah mengubahnya dari waktu ke waktu.

"Masalah yang sama muncul di Australia. Magna Carta jadi bagian hukum Australia sebagai pemberian hukum Inggris. Versi Magna Cartanya sudah banyak diubah," katanya.

Menurut Prof Twomey, bagian-bagian dalam Magna Carta yang masih tersisa pun kini tidak lagi bertahan sebagai hukum di Australia, karena sudah diubah oleh berbagai UU setelahnya.Melawan sistem

Glew hanyalah salah satu dari warga Australia yang menentang pembayaran pajak atau tarif dan bea lainnya.

Pada tahun 1970, seorang petani Australia Barat bernama Leonard Casely memproklamirkan tanah pertaniannya sebagai Kerajaan Hutt River yang berdaulat.

Sejak itu dia menolak membayar pajak. Casely melakukan hal itu setelah perselisihan mengenai kuota produksi gandum dengan pemerintah.

Pada 2017 Mahkamah Agung Australia Barat memerintahkan keluarga Casely membayar tunggakan pajak 3 juta dolar lebih.

Walikota Van Styn mengatakan penyitaan properti milik Glew itu merupakan pilihan terakhir.

"Setiap orang diwajibkan membayar biaya untuk hidup dalam sebuah masyarakat," katanya.

Dia mengatakan jalan dan layanan pemerintahan tidak datang begitu saja melainkan butuh biaya.

Pemerintah, katanya, memerlukan pajak untuk bisa menjalankan layanan yang dibutuhkan warga setiap harinya.

"Jika ada yang berpikir tidak perlu berkontribusi pada aturan sah dari negara, maka patut disayangkan kami harus bertindak tegas," jujar Walikota Van Styn.

Prof Twomey menjelaskan pada akhirnya hukum akan berlaku dalam kasus ini, meskipun ada sebagian pihak berpandangan lain.

"Jika diperhatikan, semua orang yang keberatan membayar pajak atau tarif dan bea lainnya, berdalih bahwa UU yang ada tidak sah," katanya.

Namun yang aneh, katanya, bila UU lainnya menjadikan para penentang ini sebagai penerima tunjangan sosial, tak seorang pun dari mereka yang protes.

"Kita juga tidak pernah melihat mereka menolak untuk menggunakan rumah sakit atau sekolah atau jalan raya," tambah Prof Twomey.

Menurut dia, orang cenderung hanya ingin mengambil manfaat dan tidak mau membayar atau berkontribusi jika mereka dikenakan kewajiban oleh suatu UU.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Virus Demam Babi Afrika Telah Menyebar Ke 22 Provinsi di China