jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, yang diberikan Presiden Jokowi, sudah sangat tepat.
Apalagi jika melihat kondisi harga minyak di pasar internasional, yang sedang melonjak tinggi.
BACA JUGA: Beda Puasa Ramadan, Ustaz Felix: Kalau Kita Berselisih, Pahala Belum Tentu Dapat, Dosa Sudah Pasti
Piter memandang kebijakan ini menjadi lebih baik, daripada pemerintah harus mensubsidi minyak goreng curah.
Menurutnya, mensubsidi minyak goreng curah akan membuat kelangkaan lantaran rawan dimanfaatkan oknum nakal, yang tak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Sukses Menjaga Kebinekaan
"Jadi kalau menurut saya ini kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik ketimbang melakukan subsidi minyak goreng curah," kata Piter, Minggu (3/4).
Kehadiran BLT Minyak Goreng juga menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah. Terutama, dalam membantu masyarakat terdampak persoalan minyak goreng.
BACA JUGA: Aplikasi PINTU Soroti Pentingnya Edukasi NFT, Kripto dan Metaverse, Sebelum Berinvestasi
Oleh karena itu, Piter berharap agar ke depan dalam penyaluran program bantuan tersebut dapat dilakukan dengan ketat dan hati-hati, agar tak salah sasaran.
"Kebijakan BLT ini akan lebih mudah dan lebih bisa tepat sasaran dengan catatan pemerintah memiliki data siapa yang akan menerima BLT," ujar Piter.
Presiden Jokowi akan menyalurkan BLT minyak goreng untuk masyarakat senilai Rp 300 ribu untuk tiga bulan. BLT minyak goreng tersebut disalurkan mulai April 2022.
BLT minyak goreng akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
Serta juga dibagikan kepada para penjual gorengan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada