jpnn.com - JAKARTA - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku mendapat banyak keluhan dari para nelayan mengenai kebijakan yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Keluhan tersebut disampaikan para nelayan saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Balawan, Sumatera Utara beberapa minggu lalu.
BACA JUGA: Wakapolri Anggap Kepolisian sedang Diuji Tuhan
"Para nelayan di sekitar Pelabuhan Balawan protes mengenai larangan tangkap dan ekspor kepiting soka. Mereka protes karena yang boleh diekspor itu yang berbobot 150 gram," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto saat menggelar rapat kerja (Raker) bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
Para nelayan merasa kaget lantaran kebijakan tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. "Ini ibu mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba," jelas Titiek.
BACA JUGA: Tahu Pojok Magelang: Mentraktir Bu Ani Malah Ditraktir SBY
Selain itu, kebijakan tersebut diterapkan saat para nelayan akan panen. Akibatnya, kebijakan itu dirasa sangat merugikan para nelayan di pelabuhan Belawan.
"Ada ratusan ton kepiting soka yang siap ekspor, tetapi tidak bisa diapa-apain. Kalau hidup kan KKP bisa beli terus bisa dikembalikan," tambah Titiek.
BACA JUGA: Soal Teror, Polri Minta Pimpinan KPK tak Tebarkan Keresahan
Selain mendapat protes mengenai kepiting yang dilarang untuk diekspor, mereka juga mengeluhkan larangan menggunakan alat tangkap. Kebijakan tersebut membuat nelayan di Medan tidak bisa lagi menangkap ikan teri.
"Medan juga terkenal dengan teri medannya. Kalau alat tangkapnya dilarang maka mereka tidak bisa mencari. Jadi mohon ini dikaji ulang," tegas Titiek. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Boyongan Presiden ke Istana Bogor Tak Ada Anggaran Tambahan
Redaktur : Tim Redaksi