jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam menumbuhkan kebudayaan di Indonesia adalah konsepsi, bahwa kebudayaan bukanlah prioritas nasional yang mendesak.
Meski narasi bahwa pentingnya kebudayaan sudah banyak digaungkan, tetapi langkah nyata untuk mendukungnya masih minim.
BACA JUGA: Kementerian Kebudayaan Dinilai Penting untuk Menangani Kekayaan Budaya Indonesia
Hal itu disampaikan Nadiem dalam diskusi Kultur Wawas bersama Hilmar Farid bertajuk Menjawab Tantangan Masa Depan Kebudayaan Indonesia.
“Namun, tantangan yang lebih kompleks muncul dalam dua spektrum yang berbeda. Pertama, ada pandangan bahwa kebudayaan harus dikomersialisasikan untuk dapat berkembang. Kedua, muncul juga yang meyakini bahwa seni harus murni demi meningkatkan peradaban. Namun, debat mengenai hal ini harus diatasi karena keduanya sama-sama penting,” tutur Nadiem.
BACA JUGA: Waspada dengan Modus Pegadaian Lelang Online, Tangkal dengan Cara ini
Untuk itu menurutnya pentingnya memiliki institusi independen yang mampu mengelola dan mengorkestrasikan ekosistem kebudayaan dengan baik menjadi sorotan utama dalam mewujudkan visi kebudayaan yang kokoh.
“Adanya institusi independen baik dalam bentuk badan atau kementerian yang memiliki kewenangan dan anggaran yang memadai menjadi kunci dalam mengelola kebudayaan sebagai peningkatan peradaban dan memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia ke depan. Hal ini mampu mempercepat proses birokrasi dan pembuatan keputusan sehingga laju pertumbuhan kebudayaan di Indonesia dapat lebih cepat,” tutur Nadiem.
BACA JUGA: Berbagi Kebaikan di Bulan Ramadan, PT Hotel Indonesia Natour Beri Santunan Yatim Piatu
Seni dan budaya tidak bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa dampak ekonomi yang positif bagi pelaku dan komunitasnya.
Terlebih, tujuan seni dan budaya juga tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai tak terukur yang penting bagi perkembangan suatu bangsa.
Oleh karena itu, perlu ada peran pemerintah dan juga filantropis yang memberikan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid menilai, kebudayaan perlu mendapat perhatian khusus di luar bayang-bayang pendidikan yang dominan.
Peraturan birokrasi perlu disempurnakan agar institusi kebudayaan dapat beroperasi secara independen dan responsif terhadap perubahan dengan lebih cepat.
“Contoh nyata perubahan yang menuju arah ini adalah pendirian Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola museum, yang akan diluncurkan pada Mei mendatang. Langkah ini menunjukkan upaya dalam melibatkan talenta profesional di luar agar ekosistem kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, kita juga memiliki Bekraf yang dapat fokus untuk mengelola sektor pariwisata sehingga dapat lebih maju dan berkembang,” kata Hilmar.
Dengan memperkuat institusi independen dalam mengelola kebudayaan, Indonesia dapat membangun visi ke depan yang kuat dan berkelanjutan. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada