KEBON SIRIH - Belum rampungnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 DKI Jakarta membuat geram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu pun melayangkan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Jakarta.
Jika RAPBD belum kelar, maka pembangunan di Ibu Kota pun akan ikut-ikutan molor. Terkait teguran tersebut, Jokowi -panggilan Joko Widodo- mengatakan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan percepatan pembahasan APBD sehingga bisa rampung dan disahkan.
"Gimana, memang nyatanya terlambat. Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat. Tapi karena melibatkan dewan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi banyak pertanyaan dari dewan jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (3/1).
Menurut Jokowi, pembahasan rancangan APBD DKI 2013 telah dilakukan siang hingga malam. Penyusunan RAPBD DKI sudah dilakukan mulai dari Oktober hingga awal Januari 2013. Pemprov DKI juga menginginkan pembahasan rampung pertengahan Januari dan langsung diketok palu oleh DPRD DKI.
"Kita kerja siang malam. Apa dipikir kita ini hanya kerja siang saja? Siang malam untuk rampungkan. Mulai dari Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Tapi kita tetap ingin pertengahan Januari ini rampung. Insya Allah," ujarnya.
Dituturkan Jokowi, ada beberapa kendala yang menyebabkan molornya pengesahan RAPBD DKI 2013. Yaitu, ada program-program pembangunan yang belum sinkron sehingga perlu diperbaiki.
Selain itu ada pula pertanyaan dewan yang harus dijawab secara rinci seperti rencana pembelian 1000 unit bus yang akan dihibahkan, jalan layang untuk elevated bus di Ciledug, serta penataan kampung dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Semuanya ditanyakan. Mulai dari pembelian bus, jalan layang untuk elevated bus di ciledug, mengenai penataan kampung. Bahkan terkait pelaksanaan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) meski sudah jelas, tapi tetap saja dipertanyakan, meskipun sudah dijalankan KJS masih ditanyakan juga," tegasnya.
Ketua Komisi C (bidang anggaran) DPRD Jakarta Maman Firmansyah mengatakan, telatnya pengesahan APBD dikarenakan banyaknya program-program coba-coba yang diusulkan Jokowi. yang dimasukan oleh Jokowi adalah program coba-coba. "Program coba-coba yang dimaksud adalah KJS, Kartu Sehat (KS), kampung deret ataupun kampung apung," kata Maman.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan pihaknya tidak ingin memperlama pengesahan APBD DKI 2013. Tetapi banyak program Pemprov DKI Jakarta dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi lagi, supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.
"Kita bukannya ingin memperlama. Kami dukung semua program Gubernur. Tetapi semua kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagi pula kami masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang menjadi acuan untuk menyusun APBD DKI," jelasnya.
Seperti diketahui, RAPBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000 (Rp 46,85 triliun). Alokasi belanja terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7 persen, atau sebesar Rp 12,6 triliun. Disusul bidang pemerintahan sebesar Rp 7,9 triliun, bidang pekerjaan umum Rp 4,9 triliun, bidang kesehatan Rp 4,1 triliun, dan Perhubungan Rp 3,3 triliun.(pes/jpnn)
Jika RAPBD belum kelar, maka pembangunan di Ibu Kota pun akan ikut-ikutan molor. Terkait teguran tersebut, Jokowi -panggilan Joko Widodo- mengatakan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan percepatan pembahasan APBD sehingga bisa rampung dan disahkan.
"Gimana, memang nyatanya terlambat. Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat. Tapi karena melibatkan dewan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi banyak pertanyaan dari dewan jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (3/1).
Menurut Jokowi, pembahasan rancangan APBD DKI 2013 telah dilakukan siang hingga malam. Penyusunan RAPBD DKI sudah dilakukan mulai dari Oktober hingga awal Januari 2013. Pemprov DKI juga menginginkan pembahasan rampung pertengahan Januari dan langsung diketok palu oleh DPRD DKI.
"Kita kerja siang malam. Apa dipikir kita ini hanya kerja siang saja? Siang malam untuk rampungkan. Mulai dari Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Tapi kita tetap ingin pertengahan Januari ini rampung. Insya Allah," ujarnya.
Dituturkan Jokowi, ada beberapa kendala yang menyebabkan molornya pengesahan RAPBD DKI 2013. Yaitu, ada program-program pembangunan yang belum sinkron sehingga perlu diperbaiki.
Selain itu ada pula pertanyaan dewan yang harus dijawab secara rinci seperti rencana pembelian 1000 unit bus yang akan dihibahkan, jalan layang untuk elevated bus di Ciledug, serta penataan kampung dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Semuanya ditanyakan. Mulai dari pembelian bus, jalan layang untuk elevated bus di ciledug, mengenai penataan kampung. Bahkan terkait pelaksanaan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) meski sudah jelas, tapi tetap saja dipertanyakan, meskipun sudah dijalankan KJS masih ditanyakan juga," tegasnya.
Ketua Komisi C (bidang anggaran) DPRD Jakarta Maman Firmansyah mengatakan, telatnya pengesahan APBD dikarenakan banyaknya program-program coba-coba yang diusulkan Jokowi. yang dimasukan oleh Jokowi adalah program coba-coba. "Program coba-coba yang dimaksud adalah KJS, Kartu Sehat (KS), kampung deret ataupun kampung apung," kata Maman.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan pihaknya tidak ingin memperlama pengesahan APBD DKI 2013. Tetapi banyak program Pemprov DKI Jakarta dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi lagi, supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.
"Kita bukannya ingin memperlama. Kami dukung semua program Gubernur. Tetapi semua kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagi pula kami masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang menjadi acuan untuk menyusun APBD DKI," jelasnya.
Seperti diketahui, RAPBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000 (Rp 46,85 triliun). Alokasi belanja terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7 persen, atau sebesar Rp 12,6 triliun. Disusul bidang pemerintahan sebesar Rp 7,9 triliun, bidang pekerjaan umum Rp 4,9 triliun, bidang kesehatan Rp 4,1 triliun, dan Perhubungan Rp 3,3 triliun.(pes/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Puji Jokowi soal Gorong-Gorong
Redaktur : Tim Redaksi