jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKPG) Ahmad Yani Panjaitan mengomentari hasil survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo alis Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup pada 2024.
Menurut Yani, hasil survei OCCRP tersebut merupakan fitnah dan sebuah propaganda tanpa didasari data akurat serta bukti yang valid.
BACA JUGA: AHY Ungkap Pesan Presiden Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo saat Makan Siang Perpisahan
"Sampai detik ini belum ada satu laporan dan dakwaan yang masuk ke KPK atau Kejagung yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tetapi mengapa OCCRP bisa membuat rilis tersebut?" ujar Yani di Jakarta, Rabu (1/1/2025).
Koordinator Koalisi 40 Ormas/Pemuda untuk Jokowi atau KOPI JOKJA itu menduga rilis OCCRP berkaitan erat dengan serangan bertubi-tubi kepada elite-elite PDIP dalam berbagai dugaan kasus kasus korupsi yang ditangani KPK dan Kejagung RI
BACA JUGA: Menpora Dito: Presiden Jokowi All Out Memajukan Olahraga RI Selama 10 Tahun Memimpin
"Saya menduga case ini hampir mirip dengan UU Nomor 7/2021 tentang PPN yang awalnya dimotori oleh PDIP sehingga PPN jadi naik menjadi 12 persen, tetapi yang dikambinghitamkan Pemerintahan Prabowo," imbuh pengurus Golkar itu
Menurut Yani, pada masa kepemimpinan Jokowi banyak kasus korupsi besar yang diduga kuat melibatkan elite-elite di PDIP sebagai partai pengusung mantan wali kota Solo itu di Pilpres 2014 dan 2019.
BACA JUGA: Presiden Jokowi segera Teken Kenaikan Tukin PNS Kementerian ESDM
Yani mencontohkan dugaan tentang keterlibatan mantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus korupsi proyek base transceiver station atau BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kemudian ada proyek pipanisasi Pertamina di Blok Rokan, juga dugaan setoran judi online yang melibatkan oknum-oknum PDIP," tutur aktivis yang kerap dipanggil ustaz itu.
Oleh karena itu, Yani menduga hasil rilis OCCRP merupakan pesanan dari elite-elite PDIP yang berupaya menghindari kasus korupsi yang ditangani penegak hukum.
"Jadi, wajar jika kami menduga kuat hasil OCCRP ini adalah pesanan dari PDIP yang berupaya mendiskreditkan dan mengambinghitamkan mantan Presiden Jokowi demi menutupi dugaan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum partai penguasa 2014-2024," ujarnya.(ray/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean