JAKARTA - Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tentang kekacauan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA dan SMP tak dianggap oleh DPR. Tak puas dengan jawaban menteri asal Jawa Timur itu, DPR terus mencecar pertanyaan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Popong Itje mengatakan secara pribadi hubungan dirinya dengan M Nuh sangat baik, namun sebagai wakil rakyat, dirinya tidak bisa menerima penjelasan Nuh soal kekacauan UN.
"Selaku anggota parlemen yang mewakili rakyat, saya sangat kecewa. Apa yang tadi dibeberkan sama Pak Menteri ndak laku, karena kenyataannya sudah seperti ini (kacau)," kata Popong Itje saat RDP Komisi X dengan mendikbud M Nuh, Jumat (26/4).
Dia menegaskan, sejak awal Fraksi Golkar sudah menyampaikan penolakan terhadap UN untuk dijadikan sebagai penentu kelulusan. Sehingga, meskipun M NUh meminta maaf atas kekacauan UN, pihaknya tidak menjamin rakyat bisa memaafkannya.
"Sejak dulu Fraksi Golkar sudah sampaikan, UN tidak perlu digunakan untuk penentu kelulusan, cukup untuk pemetaan," kata politisi yang akrab disapa Ce Popong itu politis.
Untuk itu, ke depan dirinya menyarankan agar UN diselenggarakan secara rayonisasi. Artinya, soal-soal UN yang ada di Papua dengan di Jakarta tidak sama, harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
"Kedua, UN yang sudah ini sebagai pemetaan saja. Berilah kepercayaan 1000 persen pada satuan pendidikan. Pak Menteri kan tidak kenal mereka, yang murid kenal ya guru mereka," tegas Ce Popong sembari meminta Mendikbud mendengar masukan DPR. (fat/jpnn)
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Popong Itje mengatakan secara pribadi hubungan dirinya dengan M Nuh sangat baik, namun sebagai wakil rakyat, dirinya tidak bisa menerima penjelasan Nuh soal kekacauan UN.
"Selaku anggota parlemen yang mewakili rakyat, saya sangat kecewa. Apa yang tadi dibeberkan sama Pak Menteri ndak laku, karena kenyataannya sudah seperti ini (kacau)," kata Popong Itje saat RDP Komisi X dengan mendikbud M Nuh, Jumat (26/4).
Dia menegaskan, sejak awal Fraksi Golkar sudah menyampaikan penolakan terhadap UN untuk dijadikan sebagai penentu kelulusan. Sehingga, meskipun M NUh meminta maaf atas kekacauan UN, pihaknya tidak menjamin rakyat bisa memaafkannya.
"Sejak dulu Fraksi Golkar sudah sampaikan, UN tidak perlu digunakan untuk penentu kelulusan, cukup untuk pemetaan," kata politisi yang akrab disapa Ce Popong itu politis.
Untuk itu, ke depan dirinya menyarankan agar UN diselenggarakan secara rayonisasi. Artinya, soal-soal UN yang ada di Papua dengan di Jakarta tidak sama, harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
"Kedua, UN yang sudah ini sebagai pemetaan saja. Berilah kepercayaan 1000 persen pada satuan pendidikan. Pak Menteri kan tidak kenal mereka, yang murid kenal ya guru mereka," tegas Ce Popong sembari meminta Mendikbud mendengar masukan DPR. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayat Suci Al Quran Tenangkan Istri Uje
Redaktur : Tim Redaksi