jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan PDI Perjuangan mulai berani menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintahan era Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakannya setelah terbit Instruksi harian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berkelir merah tak ikut retret pemerintah pusat dari 21-27 Februari 2025.
BACA JUGA: PDIP Larang Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah, Huda PKB: Mungkin Bagian Kompromi
"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).
Dia bahkan memprediksi instruksi dari Megawati tidak mengarah ke kader di level eksekutif, melainkan legislatif dengan jumlah anggota DPR yang dominan.
BACA JUGA: Kader PDIP Bupati Brebes Tetap Ikut Retret: Demi Kepentingan Masyarakat
"Bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan," kata Dedi.
Dia mengatakan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dari parlemen dan berpotensi jatuh apabila instruksi melawan pemerintah mengarah ke legislatif.
BACA JUGA: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujar Dedi.
Terlebih lagi, lanjut dia, muncul gerakan massa yang menolak berbagai program Prabowo yang mengindikasikan pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik.
"PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut," katanya.
Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.
Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.
Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.
Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.
"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan