JAKARTA -- Kalangan Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung segera mengambil langkah cepat menyusul dicabutnya paspor paspor milik terpidana kasus pengalihan tagihan utang (cessie) Bank Bali, Djoko S Chandra alias Tjan Kok Hu oleh pemerintah Papua Nugini.
"Saya mendengar pemerintah Papua Nugini sudah membatalkan paspor buat Djoko Chandra, saya kira ini berita bagus. Kejagung harus segera membuat langkah hukum, harus segera koordinasikan dengan pemerintah setempat," kata anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Sabtu (26/1).
Dia menegaskan, masalah penangkapsn Djoko Chandra ini sebenarnya tidak sulit, seperti mengejar buronan sampai ke Kolombia beberapa waktu lalu.
Menurutnya, bila Djoko Chandra sempat membuat aplikasi paspor, pastilah tidak sulit untuk menemukannya keberadaannya. "Saya yakin posisinya sudah dideteksi oleh penegak hukum setempat," tegasnya.
Oleh karenanya Kejagung perlu mengambil langkah cepat, jangan menunggu buronan satu ini kabur lagi ke negara lain. "Nanti jadi panjang ceritanya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Namun Aboebakar mengingatkan, perburuan para koruptor jangan hanya berorientassi untuk mempidanakan mereka saja. Harus ada upaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang sudah digarong oleh para koruptor tersebut.
MA telah menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp15 juta berikut penyitaan terhadap uangnya yang disimpan di Bank Bali senilai Rp546.166.116.369 kepada Djoko Chandra. "Ini harus dieksekusi dengan baik oleh Kejaksaan Agung," pinta Aboebakar.
Seperti diberitakan, sebelum dieksekusi Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini. Dia diketahui telah berganti kewarganegaraan. Namun, sebagai warga negara Papua Nugini, Djoko lebih sering berada di Singapura. (boy/jpnn)
"Saya mendengar pemerintah Papua Nugini sudah membatalkan paspor buat Djoko Chandra, saya kira ini berita bagus. Kejagung harus segera membuat langkah hukum, harus segera koordinasikan dengan pemerintah setempat," kata anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Sabtu (26/1).
Dia menegaskan, masalah penangkapsn Djoko Chandra ini sebenarnya tidak sulit, seperti mengejar buronan sampai ke Kolombia beberapa waktu lalu.
Menurutnya, bila Djoko Chandra sempat membuat aplikasi paspor, pastilah tidak sulit untuk menemukannya keberadaannya. "Saya yakin posisinya sudah dideteksi oleh penegak hukum setempat," tegasnya.
Oleh karenanya Kejagung perlu mengambil langkah cepat, jangan menunggu buronan satu ini kabur lagi ke negara lain. "Nanti jadi panjang ceritanya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Namun Aboebakar mengingatkan, perburuan para koruptor jangan hanya berorientassi untuk mempidanakan mereka saja. Harus ada upaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang sudah digarong oleh para koruptor tersebut.
MA telah menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp15 juta berikut penyitaan terhadap uangnya yang disimpan di Bank Bali senilai Rp546.166.116.369 kepada Djoko Chandra. "Ini harus dieksekusi dengan baik oleh Kejaksaan Agung," pinta Aboebakar.
Seperti diberitakan, sebelum dieksekusi Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini. Dia diketahui telah berganti kewarganegaraan. Namun, sebagai warga negara Papua Nugini, Djoko lebih sering berada di Singapura. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siti Nurbaya Mundur dari Sekjen DPD
Redaktur : Tim Redaksi