jpnn.com, PEKANBARU - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) RTR, dan SD selaku bos PT Duta Palma Group jadi tersangka.
Penetapan tersangka itu terkait dugaan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Group, di Kabupaten Inhu, Riau.
BACA JUGA: Satu Mobil dengan Bupati Tangerang, Rano Karno: Tunggu Tanggal Mainnya
Penetapan tersangka dilakukan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, Senin (1/8).
“Menetapkan 2 orang tersangka berinisial RTR dan SD,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Ketut Sumedana kepada JPNN, Senin siang.
BACA JUGA: Bupati: Anak-Anak di Sekolah Sangat Menantikan Kehadiran Bapak Ibu Guru PPPK
Ketut menerangkan, RTR merupakan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 s/d 2008, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo. TAP-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.
Sedangkan SD, selaku Pemilik PT. Duta Palma Group, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-44/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.
BACA JUGA: Bupati Inhu Mulai Pilih-Pilih Calon Wakilnya di Pilgub Riau
Adapun perusahaan yang tergabung dalam Group PT Duta Palma di Inhu, adalah PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani.
“Pada tahun 2003, SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group, melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (Periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha PT Duta Palma Group di Inhu,” lanjutnya.
Izin dimaksud terkait budidaya perkebunan kelapa sawit, dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit, maupun persyaratan penerbitan HGU lahan Duta Palma Group yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Inhu.
“Mereka membuat kelengkapan perizinan, terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU,” papar Ketut.
Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20%, dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
“Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan,” tutup Ketut.
Terhadap tersangka PTR disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan tersangka SD, disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, PTR saat ini sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008.
Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (mcr36/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Rizki Ganda Marito