PADANG - Pemerintah Provinsi Sumbar gratiskan mutasi kendaraan non BA menjadi BA. Kebijakan ini diambil, agar kendaraan non BA yang banyak beredar di Sumbar dapat dipungut pajaknya.
Dengan begitu,akan terjadi penambahan pendapatan daerah dari mutasi kendaraan non BA menjadi BA tersebut. Langkah ini dipilih selain untuk mengenjot target pendapatan juga untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan non BA yang ada di Padang .
"Banyak kendaraan non BA yang berseliweran di jalan di Kota Padang ini,sementara mereka bayar pajaknya di daerah asal kendaraan tersebut dibeli. Ini kan sangat merugikan kita, dimana jalan yang mereka gunakan adalah jalan kita, tapi pajaknya bayar ke yang lain. Makanya kami lakukan pengratisan kendaraan non BA ini menjadi BA, biar pajak kendaraannya bisa kita terima," ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKD) Provinsi Sumbar Zainuddin, seperti diberitakan Padang Ekspres (Grup JPNN).
Ia menyebutkan pendapatan daerah di Sumbar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak, retribusi,hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain- lain PAD yang sah.
Pajak terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ,Bea Balik Nama Kendaraan bermotor(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan .Untuk peningkatan pajak daerah, kebijakan yang dilakukan ada dua yakni ektensifikasi dan intensifikasi.
Kebijakan ekstensifikasi terdiri dari Penambahan Objek Pajak yaitu Pengenaan Pajak kepada Kendaraan Plat Merah/TNI/POLRI. Sedangkan kebijakan intensifikasi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk plat non BA tidak dipungut bayaran, pajak progresif, samsat, drive thrue, samsat quick response, samsat link dan razia
Sementara iti, retribusi daerah terkait dengan pelayanan rumah sakit . Kebijakan yang diambil untuk mengenjot target retribusi adalah merubah status rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) dengan merubah status menjadi BLUD akan terjadi peningkatan pelayanan yang otomatis akan terjadi peningkatan pendapatan.
Untuk mengenjot target pendapatan dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah , kebijakan yang dilakukan adalah mendirikan BUMD baru, Memperbaiki Kualitas BUMD, Pergantian Direksi Penambahan Penyertaan Modal diharapkan Deviden meningkat. Lain- lain pendapatan yang sah terdiri dari jasa giro, pendapatan bunga dan penjualan asset tetap
"Itu kebijakan yang kami lakukan dalam meningkatkan target pendapatan," ujarnya.
Katanya, realisasi target pendapatan daerah di tahun 2011 lalu mencapai 105,45 persen. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebanyak 106, 72 persen. PAD memiliki empat sektor yaitu pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain- lain PAD yang sah. Rincian kontribusi per sector terhadap PAD adalah pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 105, 32 persen, retribusi daerah 128, 98 persen, bagian laba usaha 99, 81 persen dan lain- lain PAD yang sah memberikan kontribusi 118, 16 persen.
Sementara itu, Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 103, 81 persen terhadap target pendapatan. Dana perimbangan terdiri empat sektor yaitu bagi hasil pajak/ bukan pajak , DAU, DAK dan lain pendapatan yang sah. Kontribusi masing- masing sektor adalah bagi hasil pajak / bukan pajak sebesar 136, 65 persen, DAU 100 persen , DAK 101, 09 persen
"Lain- lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi 105, 51 persen terhadap pendapatan. . dari target pendapatan 2, 071 triliun, yang berhasi direalisasikan oleh pemprov Sumbar adalah 2, 183 triliun. Pada tahun 2012 ini, ditargetkan pendapatan sebesar Rp 2, 9 triliun," jelasnya.
Masalah- masalah yang dihadapi Pemprov Sumbar yang berkaitan dengan pendapatan adalah masih belum optimalnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah , masih lambatnya Penyesuaian Infrastruktur dan Kelengkapan Pelayananan lainnya dibandingkan terhadap tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat, efektif dan efisien , masih sedikit aparatur yang ikut dalam diklat fungsional pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,masih kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan, masih belum optimalnya penerapan standar reward and punishment dengan kondisi yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan ukuran kinerja.
"Itu beberapa kendala yang kami hadapi dalam mengenjot target pendapatan. Meskipun masih ada kendala namun realisasi pendapatan Sumbar cukup besar," ucapnya.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Zulkenedi Said menegaskan program ini telah diwacanakan Pemprov Sumbar sejak tahun 2010, tujuannya agar kendaraan yang beredar di Sumbar dan memakai jalan di Sumbar itu adalah plat BA. "Bukan malah kendaraan dari luar yang banyak memakai jalan sementara pajaknya lari ke daerah lain. Makanya pemerintah daerah tahun 2010 lalu sudah memberikan kepada semua plat non BA digratiskan biaya mutasinya," katanya.
Kendaraan yang sebelumnya plat non BA bisa menjadi BA. Dengan mereka bayar pajak maka penerimaan pajak bagi daerah bisa bertambah. Program itu katanya sangat bagus. Tapi sayang sekali belum semuanya pemilik kendaraan non BA tersebut melakukan itu. "Karena memang ada pertimbangan.Bisa jadi pemiliknya di Jakarta mereka di Sumbar hanya berusaha. Ada juga yang masih bangga memakai plat non BA. Kita tetap mengimbau para pemilik kendaraan seperti ini," terangnya.
Sebagai warga negara yang sadar pajak katanya dimana jalan dipakai tentu pajaknya dibayar disana. "Disatu sisi kebijakan ini sangat bagus dan positif tapi harus batasnya sehingga ada kepastian sampai kapan akan dilaksanakan," tukasnya.
Dia mengatakan dari kenyataan di lapangan DPRD melihat belum semuanya kendaraan non BA yang melakukan itu. Pemerintah daerah diharapkan mencari tahu mengapa terjadi seperti ini, padahal pemerintah sudah membebaskan biaya mutasinya. "Caranya dengan langsung jemput bola," imbaunya.
Dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini DPRD akan menggelar rapat kerja dengan Pemprov Sumbar. "Terkait hal ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kami di DPRD," pungkasnya. (ayu /bis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbaiki Dulu Infrastruktur Danau Toba
Redaktur : Tim Redaksi