JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Azwar Abubakar menargetkan, 60 persen daerah bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 mendatang. Untuk mencapai itu, Kementerian PAN&RB telah menyiapkan sejumlah kebijakan.
Azwar menyebutkan, sejumlah kebijakan yang telah disiapkan untuk mencapai target agar mayoritas Pemda bisa meraih WTP itu antara lain menciptakan clean government, peningkatan kualitas layanan publik, serta membangun kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.
"Perbaikan kinerja keuangan (sesuai laporan BPK) merupakan salah satu target pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini, opini laporan keuangan pemda yang WTP masih sangat rendah dan ini harus diubah," tegas Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (19/5).
Mantan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam itu pun membeberkan data. Untuk instansi pusat peraih status WTP pada 2009 hanya 42,17 persen. Pada tahun sama, hanya 2,73 persen dari jumlah seluruh daerah yang bisa meraih predikat WTP. Sementara indeks persepsi korupsi nasional di angka 2,8.
"Kita harapkan di 2014, 100 persen instansi pusat sudah bisa WTP, sedangkan daerah 60 persen. Di mana indeks persepsi korupsinya 5,0," katanya.
Selain itu Azwar juga berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi pemerintahan pada 2009 hanya 24 persen, pada 2014 nanti bisa meningkat menjadi 80 persen. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Merah di Sektor Pelayanan Publik
Redaktur : Tim Redaksi