jpnn.com - TERNATE - Dirut RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate dr Syamsul Bahri diperiksa Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jumat (16/9).
Syamsul diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan non-PNS.
BACA JUGA: Merendahkan Martabat PNS, Blessmiyanda Dicopot dari Jabatannya, TPP Dipotong 40%
"Direktur RSU CB Syamsul Bahri telah diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pemotongan TPP," kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Malut Richard Sinaga di Ternate, Sabtu (17/9).
Menurut dia, Syamsul Bahri diperiksa pada Jumat bersama 17 pegawai RSU.
BACA JUGA: Setelah Kencan Fitri & Suami Siri Cekcok, Lalu Wanita PNS Itu Bunuh Diri di Basemen DPRD Riau
Mereka diperiksa terkait laporan kasus dugaan pemotongan TPP terhadap 900 pegawai.
"Penyidik telah memeriksa 17 pegawai RSU. Dari pemeriksaan itu, delapan di antaranya merupakan pegawai RSUD dan tiga berstatus dokter," katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Tegas Menolak Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Pemeriksaan dilakukan atas laporan dari pegawai RSU CB Ternate terkait tuntutan menyelidiki dugaan pemotongan TPP selama 10 bulan, jasa pelayanan BPJS, pemotongan TPP secara sepihak manajemen RSUD, dan 50 persen TPP yang melekat pada hari raya sesuai peraturan presiden.
Sehingga, secara terperinci yang belum terbayar hak-hak para perawat dan dokter selama 10 bulan, yaitu tiga bulan pada 2020, dua bulan di 2021, dan lima bulan di 2022.
Selain itu, jasa pelayanan BPJS yang belum dibayarkan terhitung bulan Maret 2022 sampai sekarang.
Ternyata, dana BPJS sudah masuk kas RSU CB sampai Juli 2022.
Richard menyatakan kasus yang ditangani itu dalam tahapan penyelidikan, sedangkan mereka yang dimintai keterangan masih berstatus sebagai saksi.
Dia menyatakan transparansi Kejati Malut dalam penanganan kasus itu. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi