jpnn.com - JAKARTA - Kejurnas Equestrian 2015 sampai saat ini belum menemui titik terang. Padahal, agenda tersebut menurut rencana akan digeber September 2015 mendatang.
Salah satu panpel sekaligus pembina dan pelatih Equestrian Adinda Yuanita pun tak membantah hal itu. Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian meski gelaran semakin dekat.
BACA JUGA: Mercedes Makin Kuat, Vettel Kian Tersendat
Padahal, pihak penyelenggara sudah mengantongi rekomendasi dari PB EFI (Equestrian Federation Indonesia). Mereka juga sudah berkoordinasi dengan KONI Pusat dan melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, April lalu.
"Benar, sampai saat ini kami belum mendapat kejelasan dari pihak Kemenpora meskipun kami sudah memasukan surat pemberitahuan acara, surat rekomendasi dari EFI dan detail teknis penyelenggaraan Kejurnas. Kejurnas ini sangat membantu atlet untuk mempertahankan performa mereka. Sebab, setelah SEA Games 2015 Singapura, Federasi Equestrian Indonesia (EFI) belum menjadwalkan apapun," kata Adinda, Jumat (21/8).
BACA JUGA: Deal! Turkish Airlines Jadi Sponsor AS Roma
"Kejurnas juga diperlukan dalam mempersiapakan para atlet untuk menghadapi perhelatan PON 2016 di Jawa Barat serta multievent internasional di pada 2016 dan 2017 nanti," tambah Adinda.
Peraih perak dalam World Jumping Challenge 2012 itu menambahkan, Kemenpora memerintahkan pihak penyelengara meminta rekomendasi dari PB cabor pacuan kuda yakni PORDASI. Namun, di lain pihak, KONI pada tahun 2012 telah melantik PB EFI menjadi induk resmi pembina cabor equestrian.
BACA JUGA: Pedro Gabung Chelsea, Musuh Mourinho Ini Kaget
"Kejurnas ini kan untuk cabor equestrian, tetapi kami diminta untuk koordinasi dengan cabor pacuan kuda. Banyak pihak yang belum mengetahui perbedaan cabor equestrian dengan cabor pacuan kuda karena dipikir sama-sama olahraga berkuda,” ujar Adinda.
“Padahal mulai dari jenis, bentuk kuda, aturan pertandingan, teknik menunggang serta induk federasi internasionalnya sangatlah berebeda. Jadi, ini membuat bingung kami, kok kami harus meminta rekomendasi dari cabor lain? Karena selain belum mendengar kepengurusan Pordasi pernah dilantik oleh KONI Pusat, juga cabornya sangat berebeda dan ada sanksi dalam UU SKN," tambah Adinda.
Menurut kandidat doktor S3 Teknik Kimia Universitas Indonesia ini, sebagai warga negara yang baik dan penggiat olahraga, semua kegiatan wajib tunduk kepada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 Tahun 2005.
Terkait masalah rekomendasi, terdapat pada pasal 1 butir 25 UU SKN. Aturan itu menyebutkan: induk cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang terafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
Dengan demikian, apabila penyelenggara harus berkoordinasi dengan Pordasi, hal itu menyalahi UU SKN. Situasinya sama dengan Kejurnas basket yang harus meminta rekomendasi dari PP PBVSI selaku federasi voli.
Meski sama-sama olahraga bola, secara organisasi, teknik permainan dan aturannya tidak langsung bisa disamakan. Banyak cabor yang memiliki kesamaan alat, seperti sama-sama olahraga berbola, berraket ataupun berkuda tetap mempunyai perbedaan. Mulai dari spesifikasi, aturan main hingga federasi dunianya pun sangat berbeda. Hal itu sudah diatur jelas dalam UU SKN.
Hal itulah (melanggar UU SKN nomor 3 2005) yang menjadi kekhawatiran penyelengara Kejurnas Equestrian 2015 untuk meneruskan niatnya dalam membantu pembinaan cabor berprestasi equestrian yang semestinya menjadi tanggungjawab pihak EFI, KONI Pusat dan Kemenpora.
"Pada bab ketentuan Pidana pasal 89 UU SKN tegas mengatakan penyelengara kejuaraan olahraga yang tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan akan dipidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar," tegas Adinda. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gawat! City Sebulan Tanpa Bek Andalan
Redaktur : Tim Redaksi