jpnn.com, JAKARTA - Presidium Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia menggelar diskusi publik bertema ‘Priboemi: Bangkit atau Punah" di Jakarta, Rabu (27/4).
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam diskusi ini, di antaranya mantan Menteri Kehutanan M.S Kaban, eks anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, eks anggota DPR RI Hatta Taliwang, Budayawan Ridwan Saidi, Sultan Sepuh Jaenudin II, eks anggota KPU RI Edwin H Sukowati, dan lain-lain.
BACA JUGA: PT JBM Jadi Pabrik Gula Pertama Milik Pribumi dan Terbesar di Asia Tenggara
Diskusi tersebut antara lain menyoroti kekuatan oligarki yang mengancam eksistensi pribumi baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Selain itu, diskusi juga secara khusus menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang makin memburuk dan tidak mendapat perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan. Di antaranya persoalan kelangkaan minyak goreng.
BACA JUGA: Muhyiddin Yassin Kembali Pimpin Partai Pribumi Bersatu, 9 Bekas Anak Buah Anwar Ibrahim Merapat
Dalam konteks kekuatan oligarki di bidang politik, eks Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Periode 2015-2020 Profesor Dr. Acmad Mubarok mengaku pernah ditawari uang ratusan miliaran rupiah dari para oligarki agar Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah bertarung di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
“Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, saya pernah ditawari uang lima ratus miliar rupiah untuk saya pribadi dan tujuh triliun rupiah untuk partai,” papar Mubarok.
BACA JUGA: Syahganda Hingga Masinton Pasaribu Kumpul Bahas Bergerak Bersama Membangun Negeri
Syaratnya, lanjut Mubarok, asal Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah dengan calon yang diusung oleh para oligarki yang memiliki kepentingan bisnis di DKI Jakarta.
"Jadi, soal keterlibatan oligarki dalam menentukan sosok-sosok yang bakal diusung sebagai calon pemimpin di semua tingkatan wilayah, bahkan presiden, memang ada," kata Mubarok.
Menurut Mubarok, untuk tingkat gubernur di DKI Jakarta saja para oligarki berani menawarkan uang sampai triliunan rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Edwin H Sukowati menegaskan cara tersebut sebagai bentuk praktik dari kolonial.
Menurut Edwin, kolonial adalah anak kandung dari sebuah perusahaan yang memakai sistem kapitalisme, sehingga menciptakan oligarki yang sangat kuat.
“Timbul pertanyaan pada diri kita, kapan Indonesia dijajah oleh Belanda? Tidak pernah, yang menjajah Indonesia itu VOC, perusahaan terbesar di Belanda,” tegas Edwin.
Sementara Ridwan Saidi menyampaikan bagaimana sejarah migran zaman dahulunya sampai ke Indonesia, termasuk imigrasi asal China di abad ke-17.
Sultan Sepuh Jaenudin II Arianatareja atau yang dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih membeberkan siapa pemilik lahan/tanah yang dikelola dan dikuasai oleh BUMN di negeri ini? Sampai saat ini pemerintah belum bisa membuktikan hak kepemilikan.
Sultan Sepuh juga menyampaikan “Apa syarat berdirinya suatu negara? Ada wilayah dan ada penduduknya. Ketika Indonesia Merdeka apakah sudah memiliki wilayah? Dan, memiliki rakyat?” tanya Sultan Sepuh.
Lebih lanjut, Sultan menjawab, “Indonesia belum memiliki. Yang memiliki wilayah dan penduduk di Nusantara ini adalah raja-raja dan kesultanan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah membuktikan sudah adanya pemerintahan kesultanan sebelumnya.”
Sultan Sepuh menyampaikan pentingnua segera menyatukan para raja dan sultan yang ada di bumi Pertiwi.
Dia meminta kepada raja atau sultan untuk tidak berkutak pada anggaran pariwisata dan budaya saja.
“Hukum adat dan wilayah adat masih berlaku dan tidak bisa dihapuskan,” kata Sultan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari