jpnn.com, JAKARTA - Karyawan dan pilot Garuda mengancam mogok massal jika dalam waktu sebulan pemerintah belum juga merombak susunan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta agar ada restrukturisasi direksi dari delapan menjadi enam direktur saja. Tuntutan itu buntut dari persoalan yang selama ini dialami oleh karyawan dan pilot. Lantaran ada banyak kebijakan direksi yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB).
BACA JUGA: Garuda Indonesia Tanggapi Aksi Pilot dan Serikat Karyawan
Hal itu membuat para karyawan merasa tidak nyaman dan suasana kerja menjadi tidak kondusif. Mereka pun mengaitkan dengan kondisi perseroan yang merugi dan nilai saham yang terus turun menjadi Rp 286 perlembar saham pada 30 April. Presiden APG Capten Bintang Hardiono menuturkan sejumlah masalah yang dialami pilot.
Pertama, masalah antarjemput pilot dan kru. Ada kebijakan fasilitas antar jemput diganti dengan uang transport. Dia menuturkan kebijakan itu harus ditinjau ulang atau dicabut. Lantaran berhubungan dengan keselamatan atau safety para pilot.
BACA JUGA: Sekarga dan APG Diminta Jangan Korbankan Hak Konsumen
“Alasanya di Eropa, di Singapura kru bisa jalan sendiri. Nah kan di sana satu safetynya, keamanan terjamin, tepat waktu, transportasinya juga ada. Lha di kita kan bisa telat. Nggak bisa diharapkan,” ujar Bintang kemarin (2/5).
Ada beberapa yang pilot terlibat kecelakaan karena mengendarai mobil sendiri dan mengantuk karena capek. Sedangkan menggunakan taksi online juga dinilai kurang terjamin keamaannya. ”Taksi online, kemarin sudah terjadi ada pramugari diganggu-ganggu,” imbuh dia.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Resmikan Penerbangan Denpasar - Mumbai
Kedua, lama pendidikan yang seharusnya tiga pekan dipangkas menjadi dua pekan saja. Menurut Bintang tentu itu akan berpengaruh pada materi yang di dapat pilot.
Ketiga, perubahan sistem penjadwalan crew. Ternyata sistem baru yang diimplementasikan pada November 2016 itu malah berdampak pada pembatalan dan penundaan penerbangan. Puncaknya pada Desember tahun lalu dan masih terus terjadi.
”Yang kita sesalkan kenapa pemindahan sistem ini waktunya cuma enam hari. Harusnya minimun enam bulan,” ungkap dia.
Kondisi yang menjadi salah satu pemicu turunnya On Time Performance (OTP). Pada 2016 OTP sebesar 89,51 persen. Sedangkan pada 2017 tercatat 86,4 persen. (jun/vir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garuda Indonesia Segera Terbangi Jakarta - Pangkalan Bun
Redaktur & Reporter : Soetomo