jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Pol-Tracking Institute mengungkapkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono dalam bidang ekonomi mencapai 70,9 persen. Ini disampaikan dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Publik 4 Tahun Kinerja Pemerintah dan DPR ” di Jakarta Pusat, Minggu, (20/10).
Menurut Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, ini diakibatkan selama Presiden SBY memerintah, banyak kebijakan mengimpor bahan pangan.
BACA JUGA: Kecewa karena Banyak Menteri Berwajah Ganda
"Kita tidak bisa memiliki kedaulatan pangan. Sejak tahun 2004, kami menolak impor beras, kita punya petani kenapa harus impor, tapi ini tetap saja berjalan," kata Hasto dalam diskusi.
Akibat kebijakan yang terus membuka peluang impor, kata Hasto, liberalisasi perdagangan kini merajai ekonomi di Indonesia. Menurutnya, hampir sekitar Rp 160 triliun dihabiskan pemerintah selama 4 tahun belakangan ini untuk mengimpor paangan yang sebenarnya bisa dihasilkan petani di Indonesia.
BACA JUGA: Lagi, Dahlan Iskan Diprediksi Menang Konvensi
"Dari survei yang dikeluarkan ini kita bisa melihat juga, 91 persen masyarakat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang tinggi, karena impor. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidakpuas," kata Hasto.
Pemerintahan selanjutnya, kata dia, harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan kedaulatan pangan dibanding rajin mengimpor pangan dari petani asing. (flo/jpnn).
BACA JUGA: Alumni PII Terbukti Mumpuni
BACA ARTIKEL LAINNYA... 51,5 Persen Tak Puas Pemerintahan SBY-Boediono
Redaktur : Tim Redaksi