JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar mengaku terkejut dengan fakta pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013. Apalagi ini terjadi di tengah pro kontra keberadaan UN itu sendiri. Sehingga kondisi ini semakin menguatkan dorongan agar UN dihapuskan.
"Saya sendiri berpandangan bahwa UN bukan penentu kelulusan, tapi hanya sebagai pemetaan siswa saja. Namun hari ini, UN yang sudah dianggarkan dalam APBN malah terkesan tidak dipersiapkan secara maksimal. Ini justru akan memperkuat pandangan bahwa sebaiknya memang UN dihapuskan saja," kata Raihan, Senin (15/4).
Politisi dari PKS ini menjelaskan, berbagai permasalahan UN, mulai dari pengunduran 11 provinsi, naskah UN yang kurang hingga tertukar serta buruknya kualitas kertas naskah UN, mengindikasikan perencanaan dan pengawasan yang tidak matang dalam proses persiapan UN.
"Ini juga menjadi tanda gagalnya reformasi di tubuh penyelenggara pendidikan. Karena itu saya meminta kepada Kemdikbud untuk bertanggung jawab penuh atas hal ini," tegasnya.
Ditambahkan dia, Kemdikbud harus melakukan evaluasi dan proses pengawasan terhadap percetakan yang lemah atau lalai. Misalnya, kenapa untuk proyek yang sejak awal tidak bermasalah dari sisi anggaran yang cukup besar bisa terlambat. Padahal 5 percetakan yang lain bisa tepat waktu. Evaluasi, lanjutnya, juga mencakup penggunaan anggaran yang tidak semestinya dalam pengawasan di 11 provinsi yang ditunda.(fat/jpnn)
"Saya sendiri berpandangan bahwa UN bukan penentu kelulusan, tapi hanya sebagai pemetaan siswa saja. Namun hari ini, UN yang sudah dianggarkan dalam APBN malah terkesan tidak dipersiapkan secara maksimal. Ini justru akan memperkuat pandangan bahwa sebaiknya memang UN dihapuskan saja," kata Raihan, Senin (15/4).
Politisi dari PKS ini menjelaskan, berbagai permasalahan UN, mulai dari pengunduran 11 provinsi, naskah UN yang kurang hingga tertukar serta buruknya kualitas kertas naskah UN, mengindikasikan perencanaan dan pengawasan yang tidak matang dalam proses persiapan UN.
"Ini juga menjadi tanda gagalnya reformasi di tubuh penyelenggara pendidikan. Karena itu saya meminta kepada Kemdikbud untuk bertanggung jawab penuh atas hal ini," tegasnya.
Ditambahkan dia, Kemdikbud harus melakukan evaluasi dan proses pengawasan terhadap percetakan yang lemah atau lalai. Misalnya, kenapa untuk proyek yang sejak awal tidak bermasalah dari sisi anggaran yang cukup besar bisa terlambat. Padahal 5 percetakan yang lain bisa tepat waktu. Evaluasi, lanjutnya, juga mencakup penggunaan anggaran yang tidak semestinya dalam pengawasan di 11 provinsi yang ditunda.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 7 Kekeliruan Pelaksanaan UN 2013
Redaktur : Tim Redaksi