Dihubungi kemarin (13/10) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Anggito Abimanyu menuturkan, sampai saat ini pihaknya memang belum menerima laporan adanya gangguan jamaah haji nonkuota. "Tapi, karena setiap tahun selalu ada (jamaah haji nonkuota, Red), kami sudah membuat antisipasi," katanya.
Kemenag memperkirakan, masa rawan serbuan jamaah haji nonkuota adalah ketika para jamaah memasuki tenda di Arafah untuk bersiap melaksanakan wukuf. Tidak jarang terjadi sedikit pertikaian antara jamaah haji resmi dan yang nonkuota. Untuk musim haji 2012 ini, wukuf dilaksanakan pada Kamis, 25 Oktober.
Anggito mengatakan, antisipasi yang dia jalankan berbekal data pokok jumlah jamaah haji Indonesia resmi. "Data pokok ini, antara lain, jumlah jamaah yang mendapatkan visa langsung dari KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia, Red)," ujarnya.
Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu menjelaskan, seluruh petugas haji di kawasan Arafah dan sekitarnya akan dilibatkan untuk menghalau jamaah haji nonkuota. Dengan demikian, mereka tidak sampai masuk tenda jamaah haji resmi.
"Inti upaya ini adalah memberikan hak kepada jamaah haji resmi untuk bisa menempati tendanya. Jangan sampai hak itu diserobot jamaah haji nonkuota," tandasnya.
Soal keberadaan jamaah haji nonkuota, Anggito mengatakan sulit mendeteksi mengapa mereka bisa terbang dari Indonesia ke Arab Saudi tanpa melewati Kemenag. Dia juga mengakui tak mengetahui apakah keberangkatan mereka melibatkan pegawai Kemenag atau tidak. Namun, dia berjanji menindak tegas pegawai Kemenag yang menjadi calo atau makelar haji nonkuota.
Pada musim haji 2011, jamaah haji nonkuota mulai menyerbu tenda jamaah haji resmi sekitar sepekan sebelum pelaksanaan wukuf. Tidak tanggung-tanggung, jumlah mereka lebih dari dua ribu orang.
Selain kerap mengganggu di tenda, keberadaan jamaah haji nonkuota sering merepotkan petugas haji ketika telantar di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Begitu juga ketika mereka tersesat di Masjidil Haram.
Diperkirakan jamaah haji nonkuota muncul karena longgarnya imigrasi Indonesia dan terbukanya akses memperoleh visa haji di KBSA tanpa melalui Kemenag. Selain itu, dampak panjangnya antrean jamaah haji reguler yang saat ini mencapai rata-rata 15 tahun. (wan/c2/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satu Penyidik KPK Susul Novel jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi