jpnn.com - MAKASSAR - Pemerintah terus mewujudkan komitmen menguatkan pembangunan di desa. Salah satu program yang terus dipacu ialah pembangunan kapasitas perangkat pemerintahan desa.
Dengan kualitas sumber daya manusia mumpuni, diharapkan program dan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BACA JUGA: Dirjen Kemendagri Tutup The 5th ASEAN Japan Smart Cities Network High Level Meeting di Jepang
Guna mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerinahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan Penguatan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulsel Muh Saleh menuturkan bahwa tantangan dan tugas kepala desa ke depannya kian kompleks.
BACA JUGA: Pemprov Sulsel Buka Pendaftaran Seleksi PPPK, 3.745 Formasi Disiapkan
Menurutnya, gelontoran anggaran yang besar dari pemerintah untuk pembangunan desa, akan menjadi tanggung jawab dan beban yang harus dikelola transparan dan akuntabel.
"Jadi, SDM yang baik mulai dari kepala desa hingga aparat desa menjadi hal mutlak," kata Saleh dalam siaran pers, Rabu (1/11).
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes: P3PD Merupakan Upaya Menyiapkan Kemandirian Desa
Dia menambahkan pelatihan P3PD yang diberikan oleh Kemendagri sangat meringankan beban Pemprov Sulsel dalam membangun seluruh desa yang dimulai dari pembangunan kapasitas aparatur desa.
"Jadi, hasilnya nanti bisa meningkatkan pembangunan desa yang ada di Sulsel dan menjadikan desa yang mandiri. Khususnya desa dengan status tertinggal," paparnya.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri Mohammad Noval menuturkan bahwa komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi kunci.
"Pada dasarnya sumber daya dengan SDM yang unggul akan dapat mengelola keterbatasan SDA (sumber daya alam) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa," katanya pada Rapat Monitoring Pelatihan Aparatur Desa di Claro Hotel, Makassar, Sulsel, Selasa (31/10).
Oleh karena itu, Noval menambahkan bahwa seluruh pihak harus berkomitmen menjalan pelatihan tersebut dengan baik. "Mulai dari pemerintah provinsi, RMC (Regional Management Consultan) dan pihak lain pun harus sigap melakukan identifikasi agar peserta pelatihan dari desa dapat hadir seluruhnya," pungkasnya.
Untuk diketahui, acara tersebut diikuti sejumlah unsur program P3PD dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Mulai dari Dinas PMD, Regional Management Consultan (RMC) P3PD.
Termasuk PMD dan RMC dari sejumlah Provinsi seperti, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat turut hadir. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi