jpnn.com, JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) meneliti peran pemerintah pusat, pemda, dan institusi politik dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Litbang Kemendagri mencatat ada banyak yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam melakukan penanganan.
Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni menyatakan pandemi Covid-19 tidak mudah diatasi oleh negara mana pun.
BACA JUGA: Kenalkan, Ini Motor Paling Gokil di Dunia, Kamu Pasti Melongo
Meski demikian, krisis itu telah mendorong setiap negara bangkit menjadi negara yang kuat.
Di Indonesia sendiri, perjuangan melawan Covid-19 telah dilakukan sejak awal Maret 2020.
BACA JUGA: Pemakaman Pasien Corona Mulai Menurun, Kasus Covid-19 di Surabaya Terkendali?
Melalui sejumlah upaya, diketahui hasil penanganan Covid-19 menunjukkan tren makin baik.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga 25 Agustus 2021 menunjukkan total kasus infeksi sebanyak 4.026.837.
Tingkat kesembuhan sebanyak 3.639.867, pasien yang dirawat atau melakukan isolasi mandiri sebanyak 257.677, dan meninggal dunia sebanyak 129.293.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi Covid-19 Bagi Pelajar Jelang PTM
Berdasarkan data ourwolrdindata.org per 24 Agustus 2021 dosis penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia sebanyak 91,11 juta yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara.
Menurut Fatoni, berbagai tren perbaikan tersebut tidak lepas dari upaya penanganan Covid-19 dari pemerintah yang berfokus pada keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian.
Dia menguraikan setidaknya ada enam upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan, di antaranya pengendalian kasus dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Selanjutnya pengetatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan penguatan terhadap upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi).
Selain itu, langkah berikutnya dengan manajemen klinis, meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik, serta peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah.
“Upaya lainnya juga dilakukan dengan mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kekebalan komunitas,” katanya dalam siaran pers, Selasa (31/8).
Dalam bidang ekonomi, lanjut Fatoni, setidaknya pemerintah telah melakukan enam langkah penting.
Pertama, dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 dengan melanjutkan insentif sektor strategis dan lainnya.
Melakukan restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit guna mendukung sektor hotel, restoran, serta kafe.
Selain itu, pemulihan lainnya diwujudkan dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021 serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Bentuk penanganan di bidang ekonomi juga terus didorong dengan melanjutkan program Kartu Prakerja,” jelas Fatoni.
Dia juga menyampaikan pihaknya telah melakukan penelitian, kajian, dan menyelenggarakan webinar tentang Peran Pemda dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan sama, Peneliti Senior Universitas Indonesia Irwan Sumadji mengatakan hasil penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi telah terlihat.
Hal itu, seperti mulai pulihnya produk domestik bruto (PDB) yang meski keadaannya masih negatif, tetapi pelan-pelan menunjukkan pertumbuhan.
Sumadji memerinci beberapa pertumbuhan itu kini dialami oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, enam sektor lainnya juga tampak menunjukkan tren positif, di antaranya informasi dan komunikasi, kesehatan, pertanian, real estate, pengadaan air pengelolaan limbah dan pengadaan listrik gas.
“Dengan perubahan itu artinya kondisi ekonomi nasional menuju baik,” terang dia.
Sumadji menambahkan, dengan kondisi tersebut saat ini diperlukan upaya yang maksimal agar tren perekonomian menjadi lebih baik.
Sementara itu, Peneliti LIPI Prof Syarif Hidayat menuturkan dalam penanganan pandemi Covid-19, kapasitas negara merupakan kunci utama.
Kapasitas negara yang dimaksudkan tersebut ialah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan.
Menurutnya, kapasitas negara yang masih perlu diperkuat ialah kapasitas birokrasi dan institusi politik.
"Hal ini akan membantu terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penanganan Covid-19,” ujar Hidayat. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak juga Anggota DPR Wafat Karena COVID-19, Berikut Nama-namanya
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fathan Sinaga