JAKARTA – Untuk ketiga kalinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan perolehan tersebut, seakan membuktikan kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi iti mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
“Hal ini merupakan prestasi tersendiri karena sesuai kontrak kinerja KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) Jilid II, seluruh Kementerian ditargetkan memperoleh opini WTP paling lambat tahun 2013 atas laporan keuangan tahun 2012. Sementara Kemendagri telah mencapai opini WTP sejak tahun 2010 lalu,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni usai penyampaian hasil pemeriksaaan di gedung BPK, Selasa (9/7).
Diah mengakui, untuk meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah. Perlu komitmen bersama dan kerja keras di seluruh jajaran kementerian, apalagi Kemendagri menjadi salah satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang mengelola anggaran terbesar.
”Mendagri telah berulangkali memberi arahan dan terus mengingatkan jajaran Kemendagri untuk mempertahankan kualitas penilaian WTP yang telah diraih pada tahun 2011 dan 2012 lalu,” ujar mantan Kepala Badan Diklat Kemendagri ini.
Menurut Diah, penilaian BPK didasari beberapa kriteria penilaian. Di antaranya, kesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan atas pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
“Jadi terdapat 3 indikator yang terukur dalam menilai kualitas manajemen kementerian. Yaitu Opini BPK-RI, penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan tingkat penyerapan anggaran,” katanya.
Dari segi peningkatan kualitas LAKIP, penilaian terhadap Kemendagri menurut Diah terjadi peningkatan. Dari yang sebelumnya berada pada peringkat 13 pada tahun 2009 dan peringkat 9 pada tahun 2010 lalu, menjadi peringkat 3 pada tahun 2011.
Sedangkan tingkat penyerapan anggaran, Kemendagri mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, dan di tahun 2012 mencapai 93,66%. Capaian di tahun 2012 menjadikan Kemendagri sebagai salah satu kementerian dengan tingkat penyerapan tertinggi.
“Prestasi yang diraih Kemendagri ini tidak terlepas dari upaya pengembangan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai alat untuk pencegahan terjadinya penyimpangan dan memberikan keyakinan bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ini berarti apabila SPI diimplementasikan dengan baik, maka program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan pertanggunjawaban keuangan serta kinerja menjadi akuntabel,“ ungkap Diah yang juga Ketua Umum Korpri ini.
Dalam acara tersebut, Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, berpesan BPK RI ke depan akan semakin memperketat proses pemeriksaan. Untuk itu diperlukan komitmen dan displin pengelola keuangan negara. K/L perlu terus melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, termasuk segera menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. (gir/jpnn)
“Hal ini merupakan prestasi tersendiri karena sesuai kontrak kinerja KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) Jilid II, seluruh Kementerian ditargetkan memperoleh opini WTP paling lambat tahun 2013 atas laporan keuangan tahun 2012. Sementara Kemendagri telah mencapai opini WTP sejak tahun 2010 lalu,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni usai penyampaian hasil pemeriksaaan di gedung BPK, Selasa (9/7).
Diah mengakui, untuk meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah. Perlu komitmen bersama dan kerja keras di seluruh jajaran kementerian, apalagi Kemendagri menjadi salah satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang mengelola anggaran terbesar.
”Mendagri telah berulangkali memberi arahan dan terus mengingatkan jajaran Kemendagri untuk mempertahankan kualitas penilaian WTP yang telah diraih pada tahun 2011 dan 2012 lalu,” ujar mantan Kepala Badan Diklat Kemendagri ini.
Menurut Diah, penilaian BPK didasari beberapa kriteria penilaian. Di antaranya, kesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan atas pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
“Jadi terdapat 3 indikator yang terukur dalam menilai kualitas manajemen kementerian. Yaitu Opini BPK-RI, penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan tingkat penyerapan anggaran,” katanya.
Dari segi peningkatan kualitas LAKIP, penilaian terhadap Kemendagri menurut Diah terjadi peningkatan. Dari yang sebelumnya berada pada peringkat 13 pada tahun 2009 dan peringkat 9 pada tahun 2010 lalu, menjadi peringkat 3 pada tahun 2011.
Sedangkan tingkat penyerapan anggaran, Kemendagri mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, dan di tahun 2012 mencapai 93,66%. Capaian di tahun 2012 menjadikan Kemendagri sebagai salah satu kementerian dengan tingkat penyerapan tertinggi.
“Prestasi yang diraih Kemendagri ini tidak terlepas dari upaya pengembangan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai alat untuk pencegahan terjadinya penyimpangan dan memberikan keyakinan bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ini berarti apabila SPI diimplementasikan dengan baik, maka program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan pertanggunjawaban keuangan serta kinerja menjadi akuntabel,“ ungkap Diah yang juga Ketua Umum Korpri ini.
Dalam acara tersebut, Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, berpesan BPK RI ke depan akan semakin memperketat proses pemeriksaan. Untuk itu diperlukan komitmen dan displin pengelola keuangan negara. K/L perlu terus melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, termasuk segera menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Disetujui jadi UU
Redaktur : Tim Redaksi