jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali melakukan kolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia.
Nota kesepakatan (MoU) ini ditujukan untuk akselerasi pembangunan desa dan daerah tertinggal termasuk program prioritas ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mewujudkan asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Belajar dari Jepang, Program MBG Perlu Kolaborasi Semua Pihak
Ketua umum ISSF Sudarmanto menyatakan MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder
Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf), serta sejumlah pihak lainnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer Daerah Rp 50,59 Triliun untuk MBG
Hal itu diungkapkan Sudarmanto disela-sela penandatangan MoU yang dilaksanakan di Kantor Kemendes PDT Jakarta pada Senin (17/2).
Menurut Sudarmanto, khusus untuk mendukung program MBG ISSF memiliki resources atau sumber daya untuk menggerakan berbagai perusahaan.
BACA JUGA: Ribka Tjiptaning Sebut Program MBG Prabowo Tidak Ada Gunanya Menyelesaikan Stunting
Saat ini ISSF memiliki 400 lebih anggota, di mana sebagian besar perusahaan terdapat diberbagai daerah, kami akan turut membantu menyosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan.
"Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk mensukseskan program MBG," jelas Sudarmanto.
Sekjen ISSF Nurul Iman yang menyatakan akan mendorong sejumlah korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor di sejumlah daerah untuk mendukung program MBG pembangunan di desa dan daerah tertinggal.
Saat disinggung mengenai bentuk konkrit bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bentuk bantuan tersebut tidak harus selalu berupa paket MBG lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu tetapi bisa dalam bentuk lain.
"Bentuk bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk bantuan CSR seperti kantin sehat atau pun dapur sehat untuk mendukung program MBG," papar Nurul Iman.
Nurul juga menambahkan sesungguhnya program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun dengan digelarnya MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar menyukseskan program MBG.
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan untuk menyukseskan MBG pihaknya bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75 ribu desa yang harus dimajukan.
"Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20 persen atau sekitar 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa," jelas Yandri.
Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder tambah Yandri diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa.(mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul