jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh sebagai dampak dari COVID-19.
"Termasuk menyusun pembelajaran tanpa internet dengan tetap melibatkan siswa dan guru secara penuh tanpa melibatkan layanan pendidikan berbayar atau media lain seperti TV dan radio," kata Ramli di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/5).
BACA JUGA: Heboh Serangan Corona ke HM Sampoerna Surabaya, Perkembangan 2 April Hingga 1 Mei
Menurut putra Sulsel ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga harus lebih memperhatikan guru yang terdampak kondisi yang serba sulit untuk menuntut mereka melakukan pembelajaran virtual atau daring.
Berkaitan dengan hal itu, "Tol Langit" hendaknya menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Termasuk melanjutkan program digitalisasi sekolah dan memprioritaskan daerah miskin dan terkebelakang agar membantu mereka yang tak mampu membeli "device" sendiri.
BACA JUGA: Update Corona 2 Mei 2020: Belum Ada Pasien Sembuh di Papua Barat
"Pemerintah juga harus memastikan semua guru di Indonesia mampu menguasai teknologi dalam rangka menjalankan pembelajaran kelas jauh. Jika Kemdikbud tidak mampu, boleh meminta bantuan IGI secara resmi tanpa harus memberikan anggaran," katanya.
Terkait persoalan kurikulum, pemerintah tidak perlu membuat kurikulum darurat karena proses pembuatan kurikulum yang cukup lama.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Umumkan Tanggal Dimulainya PSBB di Seluruh Jabar
Guru diyakini mampu mengelola itu dengan baik dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini pun IGI bisa membantu pemerintah jika pemerintah membutuhkan. Apalagi jika kurikulum darurat itu masih membutuhkan bimbingan teknis (bimtek) lagi
Sementara itu, seorang guru honor di SD Galangan Kapal, Abd Kadir berharap guru honor yang menjadi garda terdepan untuk membantu memajukan pendidikan, baik di pesisir maupun di pelosok desa lebih diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS ataupun kesejahteraannya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan