jpnn.com - JAKARTA- Pendidikan gratis yang selama ini digaungkan di daerah dinilai sebagai alat kampanye saja. Pasalnya, di dalam aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak ada satu pun menyebutkan pendidikan itu gratis.
"Silakan buka PP maupun aturan Kemendikbud lainnya, tidak ada yang menyebutkan pendidikan gratis. Yang ada adalah larangan menarik pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa dan orang tua wali murid," papar Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Thmarin Kasman, Rabu (20/7).
BACA JUGA: PGRI Apresiasi Langkah-langkah Kebaruan Mendikbud
Dalam UU maupun PP, lanjutnya, pendidikan jadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Biaya pendidikan tidak datang dengan sendirinya dari langit.
Itu sebabnya semua komponen masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak didik.
BACA JUGA: Menteri Anies Minta Dukungan PGRI
"Jadi pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan keluarga juga. Kalau ada kepala daerah yang kampanye pendidikan gratis, gratisnya di mana dulu. Saya khawatir, karena mengejar gratisnya kualitas pendidikan jadi biasa-biasa saja," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Ada PPDB Gelombang II, Sekolah Swasta Protes
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Kalau Tidak Divaksin, Anakmu gak Bisa Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi