jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Senin (17/2).
Menekraf Teuku Riefky Harsya dan Mendes PDT Yandri Susanto menandatangani kesepakatan tersebut disaksikan oleh sejumlah pejabat dari kedua kementerian. Kerja sama ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang merata hingga ke desa-desa.
BACA JUGA: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menekraf Dorong BPOM Bantu UMKM Tumbuh
"Ini adalah pekerjaan besar bagi kita bersama untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Desa memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam program Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, disebutkan bahwa pembangunan akan dimulai dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujar Riefky.
Kemenekraf akan melibatkan seluruh stakeholder yang terdiri dari pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, media, lembaga keuangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai penyelenggara urusan negara dalam bidang desa dan daerah tertinggal.
BACA JUGA: BTN Beri Apresiasi Para Mitra Pengembang, Desainer dan Inovator Rumah
"Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan pembinaan, pengembangan, dan pendampingan yang merata, tidak hanya di pusat tetapi juga hingga ke desa dan daerah tertinggal. Kerja sama ini sangat membantu Kemenekraf dalam berkolaborasi dengan kementerian terkait," tambah Riefky.
Menurut Riefky, ruang lingkup kerja sama menyangkut 4 poin, yaitu pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sektor ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif di desa dan daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.
BACA JUGA: Perangkat Desa Lulus PPPK, Sekda Yusran: Mereka Harus Memilih Salah Satu
"Pengembangan ekonomi harus menjangkau semua pihak, termasuk pedesaan yang sangat membutuhkan. Kolaborasi antarkementerian menjadi kunci dalam membangkitkan semangat gotong royong, inovasi, dan pemberdayaan di desa," tegas Riefky.
Sementara itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan memperkuat program Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memaksimalkan dana desa untuk ketahanan pangan, menciptakan desa bebas sampah, serta membangun desa terdepan untuk Indonesia.
"Kami berkomitmen menjalin kolaborasi yang kuat dengan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai persoalan di desa. Melalui sinergi ini, kami optimistis dapat mempercepat program prioritas seperti ketahanan pangan, makanan bergizi gratis, dan optimalisasi dana desa," ujar Yandri.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.
Turut mendampingi Menekraf Riefky dalam penandatanganan ini adalah Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Dessy Ruhati, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekraf Cecep Rukendi, dan Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Radi Manggala. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT SKB Menang Lagi, Haris Azhar Desak Praktik Tambang Ilegal di Muba Ini Dihentikan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga