jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir 2023.
Untuk mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 97,27 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan tetap fokus pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Menhub Budi menyebutkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemenhub, antara lain meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa.
BACA JUGA: Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Ajak Generasi Muda Bangun Budaya Keselamatan di Jalan
Kemudian meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
BACA JUGA: Begini Cara Menhub Budi Apresiasi Skuter Listrik Hasil Konversi Karya Anak Bangsa
Realisasi anggaran Kemenhub hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp 10,44 triliun atau 31,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,41 triliun (setelah automatic adjustment).
“Capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga Mei 2022 sebesar 26,47 persen,” ungkap Menhub saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Selasa (6/6).
Dalam rapat tersebut, pimpinan RDP Komisi V DPR M Iqbal memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) semester 1-2022.
Dia meminta Kemenhub untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tidak terulang kembali.
Pada Semester I-2022 capaian progress tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 82,65 persen.
Kemudian, meningkat di semester II-2022 yang mencapai 85,01 persen.
Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses tindak lanjut, antara lain menerbitkan surat pemberitahuan terkait LHP BPK, memantau tindak lanjut UPT di daerah, membahas intensif tindak lanjut dengan unit kerja eselon 1, memutakhirkan tindak lanjut dengan BPK setiap semester. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi