jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
Hal ini dilakukan untuk menutupi besarnya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan.
BACA JUGA: Bangun 3 Infrastruktur, Kemenhub Siapkan Rp 1,1 triliun
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan satu dari tiga prioritas utama Kabinet Kerja.
Dua prioritas lainnya yakni deregulasi dalam konteks kemudahan berbisnis dan capacity building.
Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut, kata Sugihardjo, pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Tiga Infrastruktur Transportasi Di Sukabumi Segera Dibangun
"Saat ini model pembiayaan infrastruktur sudah lebih kreatif, tidak hanya bertumpu pada APBN saja. Memang ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan target pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di bidang transportasi amat sangat ambisius,” sebut Sugihardjo.
Pertumbuhan sektor transportasi rata-rata di atas 7 persen per tahun, lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total, dan pada 2016 sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18 persen terhadap PDB.
Ini memberikan gambaran bahwa, melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi berkembang dengan baik dan memberikan konstribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan anggaran pembangunan.
"Investasi di bidang transportasi baik infrastruktur, sarana maupun pelayanan sudah layak secara ekonomi dan finansial, karena pada prinsipnya transportasi itu adalah direct demand, sehingga sudah bisa dilakukan kerja sama denga pihak BUMN atau swasta," jelasnya.
“Itu yang kami dorong. Kalau kami melakukan ini anggaran pemerintah yang terbatas dapat digunakan pada daerah terpencil, terluar dan perbatasan dimana swasta atau investor tidak akan masuk. Karenanya alaminahnya swasta mencari profit. Karenanya di daerah itu pemerintah yang hadir,” imbuh Sugihardjo.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Menhub: Maskapai Penerbangan Harus Aktif Dukung Pariwisata
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korea Minta Kerja Sama Investasi Infrastruktur
Redaktur & Reporter : Yessy