jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, memiliki tugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan perekonomian nasional.
Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemenko Perekonomian menetapkan tiga indikator sasaran kinerja utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Ketiga indikator ini akan dikawal bersama oleh kementerian dan lembaga terkait.
BACA JUGA: Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital
Pada 2025, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%, tingkat inflasi pada kisaran 2,5±1%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5% hingga 5,0%.
“Target ini telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran di Badan Anggaran DPR RI, Senin (2/12).
BACA JUGA: Menko Airlangga Tekankan Ekonomi Digital sebagai Lompatan Pertumbuhan Perekonomian RI
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menitikberatkan pada program prioritas yang meliputi penguatan kemandirian bangsa, peningkatan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan. Fokus ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Menko Airlangga menjelaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2028-2029, diperlukan strategi berbasis key drivers, seperti menjaga konsumsi pada level 5-6%, mendorong investasi hingga 10%, dan meningkatkan ekspor hingga 9%.
BACA JUGA: Menko Airlangga Yakinkan Investor Global: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat
Upaya ini akan difokuskan pada sektor-sektor utama seperti manufaktur hilirisasi, ekonomi digital, pariwisata, ekonomi hijau, serta semikonduktor dan transisi energi.
“Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga telah merancang Quick Win yang mencakup penguatan industri, sistem logistik, pengembangan kawasan ekonomi, transformasi digital, pariwisata, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja,” tambah Menko Airlangga. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak awal pencapaian target ekonomi nasional.
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri koordinator, antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Selain sasaran makroekonomi, Kemenko Perekonomian juga terus mengembangkan berbagai program pelatihan, insentif, dan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan langkah-langkah strategis, kami optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” pungkas Menko Airlangga. (jpnn.com)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi