JAKARTA--Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dinilai tak serius atasi backlog (kekurangan) perumahan. Itu sebabnya instansi yang dinakhodai Djan Faris itu diminta mencari terobosan dalam rangka mengurangi backlog perumahan.
“Harus ada inovasi, terobosan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi backlog sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011," ujar anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokaogow di Jakarta, Selasa (11/6).
Politisi PAN asal Sulawesi Utara ini mengatakan, program Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tidak akan dapat mengurangi backlog. Karena uang Rp 6 juta yang diberikan pemerintah untuk perbaikan rumah tidak mencukupi sehingga penerima akan membeli material berkualitas rendah.
“Kalau tambal sulam tidak akan mengurangi permasalahan yang ada dan dengan material rumah yang kualitasnya murah tidak akan awet terkena perubahan cuaca. Tiga tahun bisa rusak lagi, sehingga bukan tidak mungkin tiga tahun lagi rumah tidak layak huni bertambah lagi," terang Yasti.
Senada itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi, mengatakan program perumahan swadaya belum dapat mengurangi backlog. Meskipun ada program pembiayaan perumahan tapi itu juga belum optimal.
“Kita berharap di tahun 2014 ada modifikasi program untuk mengatasi backlog. Pembangunan rumah baru dengan tidak mengandalkan fasilitas bank," tandasnya. (Esy/jpnn)
“Harus ada inovasi, terobosan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi backlog sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011," ujar anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokaogow di Jakarta, Selasa (11/6).
Politisi PAN asal Sulawesi Utara ini mengatakan, program Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tidak akan dapat mengurangi backlog. Karena uang Rp 6 juta yang diberikan pemerintah untuk perbaikan rumah tidak mencukupi sehingga penerima akan membeli material berkualitas rendah.
“Kalau tambal sulam tidak akan mengurangi permasalahan yang ada dan dengan material rumah yang kualitasnya murah tidak akan awet terkena perubahan cuaca. Tiga tahun bisa rusak lagi, sehingga bukan tidak mungkin tiga tahun lagi rumah tidak layak huni bertambah lagi," terang Yasti.
Senada itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi, mengatakan program perumahan swadaya belum dapat mengurangi backlog. Meskipun ada program pembiayaan perumahan tapi itu juga belum optimal.
“Kita berharap di tahun 2014 ada modifikasi program untuk mengatasi backlog. Pembangunan rumah baru dengan tidak mengandalkan fasilitas bank," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Akan Miliki Satu-satunya Ahli Nuklir di Dunia
Redaktur : Tim Redaksi