jpnn.com - KARAWANG - Menpora Imam Nahrawi menginginkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jabar berjalan sukses. Untuk itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Langkah itu menurut Imam harus dan idealnya memang dilakukan oleh lembaganya serta pengurus besar PON (PB PON). Dengan begitu, momentum olahraga benar-benar diperkuat, terutama dari sisi sportifitas dalam pertandingan, dan juga pengelolaan event.
BACA JUGA: Pelatih Timnas U-19 Sebut Thailand Lebih Dewasa
"Harus begitu (gandeng KPK, BPK, BPKP, sehingga tidak ada sesuatu yang ganjal di belakang, setelah PON selesai nanti," ungkapnya saat meninjau Situ Cipule, venue cabor Dayung di PON XIX, Rabu (14/9) siang.
Terkait protes yang dilontarkan oleh pihak-pihak lain terkait PON Jabar, Imam merasa persoalan teknis harus dilaporkan dan dikeluhkan secara teknis. Panitia, lanjut menteri 43 tahun itu, sudah menyediakan tempat untuk protes tersebut.
BACA JUGA: Timnas U-19 Takluk dari Thailand, Ini Komentar Jenderal Moeldoko
"Saya pikir untuk yang teknis, jangan sampai protes-protes itu menghambat pelaksanaan PON. Kalau protes, silakan pasti ada panitia yang tangani, dan tempat protes itu pasti ada," paparnya.
Memang, jelang pembukaan PON XIX/Jabar pada 17 September nanti, Presidium Pemuda Indonesia sempat memprotes keras pihak Kemenpora dan PB PON. Mereka meminta ada unsuir sportifitas dan tuan rumah tak menghalalkan segala cara untuk menang.
BACA JUGA: Timnas Tampil Oke di Babak Pertama, Keok di Babak Kedua
Demikian juga, Kemenpora dan KPK diminta melakukan supervisi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran PON itu sendiri. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papua Taklukkan Kaltim Dua Gola Tanpa Balas
Redaktur : Tim Redaksi