jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI), dan Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI). MoU itu terkait fasilitasi pelatnas Olimpiade, Paralimpiade dan Asean Para Games 2020.
Menpora Zainudin Amali menilai MoU itu telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar diketahui publik. "Karena ini menyangkut uang negara, kami hati-hati betul untuk penyalurannya, jadi Kemenpora menyalurkan ke pihak-pihak yang telah sesuai petunjuk ketentuan maka review-nya berkali-kali," kata Menpora di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3) sore.
BACA JUGA: Menpora Gelar Rakor dengan Ketua Umum PSSI, Nih Agendanya
Menpora pun mengharapkan penggunaan anggaran oleh cabang olahraga (cabor) dan NPC sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani dan disepakati. Harapannya adalah tidak ada pemanfaatan dana yang menjadi persoalan di kemudian hari karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya berharap penggunaannya sesuai MoU. Ini berulang-ulang saya katakan karena ada kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi temuan BPK RI. Jika sudah temuan BPK maka akan menjadi beban Kemenpora. Laporan keuangan tahunan Kemenpora tersandera dengan itu harus diselesaikan dulu semoga ke depan tidak ada lagi temuan itu," sambung Menpora.
BACA JUGA: Kemenpora Imbau Cabor untuk Waspada dan Jaga Kesehatan Atlet
Kemenpora, lanjutnya, tidak serta-merta bertindak semau sendiri. Oleh karena itu Kemenpora menampung aspirasi cabor dan menyesuikannya dengan kesanggupan pemerintah.
"Anggaran pemerintah sangat terbatas terlebih 2020 pemotongan luar biasa di Kemenpora. Mohon dimaklumi, tetapi niat kami segala sesuatunya kami buat setransparan, seakuntabel mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang negara tidak boleh ada penyimpangan satu rupiah pun," tegasnya.
MoU Kemenpora dengan cabor itu ditandatangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPON Yayan Rubaeni, Ketua Umum PB PSOI Arya Sena Subyakto, Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun, dan Ketua Umum PP FPTI Yenny Wahid.
Untuk cabor panjat tebing, Kemenpora telah melakukan beberapa kali review atas usulan PB FPTI. Sebelumnya PB FPTI mengusulkan 20 atletnya dengan anggaran sebesar Rp 27.559.353.120.
Namun, Kemenpora menyetujui 10 atlet PB FPTI dengan anggaran Rp 6.925.202.400. Adapun untuk PB PSOI yang mengusulkan 11 atletnya dengan anggaran Rp 9.334.358.000, yang disetujui 9 atlet dengan dana Rp 6.119.368.600.
Selanjutnya adalah NPC Indonesia yang mengusulkan anggaran untuk Pelatnas Asean Para Games sebesar Rp 141.422.524.950. Namun, anggaran yang disetujui Rp 75.320.522.294.
Adapun komponen dalam dana fasilitasi yang diberikan meliputi honorarium, akomodasi, try out, try in, training camp, suplemen, peralatan dan asuransi bpjs ketenagakerjaan untuk manager, atlet, pelatih dan tenaga pendukung. Turut hadir pada penandatanganan MoU ini, para pejabat Eselon I,II,III para Staf Khusus, CdM Asian Para Games Andi Herman, Sekjen KONI Pusat dan Sekjen NOC Indonesia.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni