jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) RI siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan akselerasi penyerapan anggaran di awal 2021.
“Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara di Jakarta, Jumat (25/11).
BACA JUGA: Arahan Pak Jokowi agar Penyaluran BLT Desa dan Bansos Lebih Cepat
Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta.
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp 408,8 triliun.
BACA JUGA: Bamsoet Harapkan Bansos Andalan Jokowi Bisa Tepat Sasaran
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.
Tujuannya, agar belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.
BACA JUGA: Mensos Juliari: Bansos Mampu Menggerakkan Roda Perekonomian Rakyat
Presiden juga memberi arahan kepada Mensos Juliari agar bantuan sosial segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
“Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Presiden.
Atas arahan Presiden Jokowi, itu Mensos Juliari menyatakannya kesiapannya.
Dia menegaskan penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” ungkap Mensos Juliari.
Mensos Juliari yang hadir di Istana Negara menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden Jokowi.
Hal ini sebagai representasi dari beberapa fokus belanja pemerintah tahun 2021 di mana salah satunya perlindungan sosial.
Selain itu, kesempatan menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden Jokowi juga dengan pertimbangan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Mensos Juliari menyatakan, dalam penanganan dampak Covid-19 melalui bansos reguler, Kemensos telah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan.
Untuk PKH, Kemensos mempercepat pencairan bantuan dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per KPM.
Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM.
Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan Rp30,4 triliun.
Untuk Program Sembako/BPNT, dilakukan perluasan kepesertaan dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 KPM di 2020.
Pada 2021, kepesertaan Program Sembako/BPNT ditetapkan sebesar 18,5 juta KPM.
Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, indeks Program Sembako/BPNT ditingkatkan dari Rp150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp200 ribu per KPM per bulan.
Anggaran Program Sembako/BPNT 2021 ditetapkan Rp 44,7 triliun.
Selain itu, lanjut dia, untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa, Kemensos juga masih melanjutkan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu per KPM di 2021.
"Total anggaran yang kami siapkan sebesar Rp12 triliun untuk periode Januari-Juni 2021,” katanya.
Pada 2021, pagu anggaran Kemensos sebesar Rp 92,817 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 91,005 triliun merupakan anggaran bantuan sosial.
Pada 2020, anggaran Kemensos terus meningkat signifikan sejalan dengan penugasan negara dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Dari pagu indikatif Rp 62,8 triliun tahun anggaran 2020, terus mengalami peningkatan menjadi Rp 124 triliun, dan terakhir Rp 134,008 triliun.
Meskipun anggaran Kemensos meningkat, kinerjanya memuaskan.
“Hal ini bisa dicek dari realisasi anggaran Kemensos yang berada di tingkat pertama di antara kementerian dan lembaga,” kata Mensos Juliari.
Mengacu pertengahan November 2020, realisasi anggaran Kemensos sudah menembus 90 persen.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp 408,8 triliun.
Presiden Jokowi menyatakan, APBN 2021 akan fokus kepada empat hal.
Pertama, penanganan kesehatan, yakni dalam hal penanganan pandemi utamanya fokus kepada vaksinasi peristiwa itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
Ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat terkait membangun fondasi yang lebih kuat dalam reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya.
Dalam paparannya, Menkeu Sri menekankan kondisi global, tidak dipungkiri akan memengaruhi perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan.
Laju pertumbuhan yang lemah dihadapi dan dinetralisir salah satunya dengan instrumen APBN. (rls/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy