JPNN.com

Kementan Pacu Brigade Pangan Sebagai Garda Terdepan Produksi Indonesia

Kamis, 30 Januari 2025 – 14:52 WIB
Kementan Pacu Brigade Pangan Sebagai Garda Terdepan Produksi Indonesia - JPNN.com
Kunjungan jajaran Kementan Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Foto: dok Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan fokus dalam upaya menggenjot produksi beras atau pangan utama sebagai bagian dalam upaya mengejar target swasembada pangan.

Salah satu yang digalakkan di semua wilayah di Indonesia adalah melalui pembentukan Brigade Pangan (BP).

BACA JUGA: 100 Hari Kabinet Prabowo: Pertamina Berkontribusi Besar Dukung Swasembada Energi

BP ini nantinya menjadi garda paling depan dalam mengelola lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil.

Pemerintah telah menganggarkan dana operasional hingga lebih dari Rp3 miliar untuk setiap satuan BP yang beranggotakan minimal 15 orang petani milenial.

BACA JUGA: Kementan Menggencarkan Brigade Pangan di Mempawah

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa swasembada pangan bisa segera terwujud.

Untuk mewujudkan swasembada pangan, Mentan Amran menyampaikan strateginya, yaitu melibatkan petani milenial dengan dukungan mentor dan pendamping yang siap membantu mereka mengelola usaha tani modern.

BACA JUGA: Kementan Perkuat Brigade Pangan Merauke demi Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

“Kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada generasi muda. Dengan keterlibatan petani milenial, teknologi modern, dan sumber daya alam yang kita miliki, saya yakin kita bisa melampaui target,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menyebutkan tolok ukur keberhasilan para pendamping dan mentor adalah apabila BP binaannya bisa meningkatkan produktivitas padi.

“BP ini hanya awal karena selanjutnya kita akan arahkan mereka untuk menjadi pengusaha. Sehingga penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan korporasi,” sebut Mentan Amran.

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan saat ini sudah terbentuk ribuan BP yang tersebar di berbagai 12 provinsi dan akan bertambah di tahun 2025 menjadi 14 provinsi. Setiap pendamping bertanggung jawab mengadvokasi lima BP.

“Para calon pendamping setidaknya bisa memahami dan menerapkan konsep pertanian modern di wilayahnya masing-masing, mulai dari penggunaan varietas unggul bersertifikat dan pemanfaatan alat dan mesin modern, hingga hilirisasi dan pengelolaan kawasan secara terintegarasi dan terstruktur,” tutur Santi.

Saat mengunjungi langsung salah satu lokasi Oplah dan BP di Kalimantan Utara (Kaltara), Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertanian Sam Herodian optimis program BP akan berhasil mewujudkan salah satu target utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui BP optimalisasi lahan (oplah) akan semakin optimal sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan para petani.

"BP ini tujuannya kalau secara nasional adalah meningkatkan produksi beras nasional. Tapi secara individual, pemerintah ingin para petani itu bisa sejahtera, bisa lebih mandiri," kata Stafsus Sam Herodian saat melakukan Kunjungan Kerja Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara, Selasa (28/1).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan Inneke Kusumawaty, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Kristiyanto, Kepala Balai BWS Provinsi Kalimantan Utara Mustofa dan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Zainal Abidin.

Sam berharap para BP di wilayah Kaltara dapat lebih produktif dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga mampu melakukan panen raya tiga kali dalam setahun. Apabila hal ini dapat dilakukan, lumbung padi di Kaltara digadang-gadang dapat meningkat sehingga ketahanan pangan bisa terjamin.

"Kalau menurut hitung-hitung kami minimal para petani bisa mengantongi Rp10 juta per bulan. Kalau tiga kali (panen) atau lebih dari itu dan semuanya berjalan normal, itu harusnya bisa dapat Rp30 juta," kata Sam.

Dipastikan BP ini akan diberikan bantuan operasional hingga pengadaan mesin dan peralatan pertanian (alsintan) sebagai penunjang dalam menggarap lahan. Meski sudah ditetapkan anggaran operasional, namun dipastikan pengawasan akan ketat demi mencegah penyelewengan anggaran. Pasalnya melalui program BP ini, pemerintah menargetkan seluruh program peningkatan produktivitas pertanian berjalan dengan baik dan berhasil.

"Kalau dulu kami memberikan alat itu kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) atau kepada Upja (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian) dan pengawasannya agak kurang ya. Kalau sekarang pengawalan langsung, khususnya di sini langsung dari Kapus," ujarnya.

Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan program pertanian melalui BP, Sam meminta seluruh pihak terkait khususnya anggota BP untuk segera melengkapi seluruh berkas administratif yang dipersyaratkan. Dia berharap seluruh tim dan stakeholder terkait dapat bergerak dan bekerja sama dalam rangka mewujudkan misi ketahanan pangan dan swasembada pangan.

"Kalau mau segera mendapat bantuan segera penuhi kebutuhan administrasinya, termasuk perjanjian dengan pemilik lahan," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan Inneke Kusumawaty kembali menekankan agar BP dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat memastikan terlebih dahulu ketersediaan lahan untuk program ini. Kecamatan Tanjung Palas sendiri saat ini sudah tercatat ada sekitar 200 hektar lahan yang siap ditanami oleh para petani milenial.

Inneke juga menekankan ketika BP sudah mendapatkan bantuan operasional hingga alsintan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Seluruh dana bantuan operasional dan alsintan dipastikan harus ada pertanggungjawaban penggunannya.

"BP ini dibentuk bukan hanya untuk mendapatkan bantuan tapi bantuan itu wajib dimanfaatkan dengan baik mencapai target dan tidak boleh dijual kemudian kalau sudah dapat uang (dari hasil panen) bisa dibuat beli alat lagi," kata Inneke.

Inneke juga meminta seluruh PPL, Babinsa dan BP untuk selalu hadir dalam setiap rangkaian kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan SDM dari para petani milenial. Untuk pelatihan analisa usaha tani sementara ini baru bisa dilaksanakan secara daring.

"Kami sangat berharap setiap ada kegiatan pendampingan seperti ini dari pusat, pendamping (PPL) harus ada supaya terinformasi dengan baik seperti progresnya seperti apa, apa yang mau dan yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya," kata Inneke.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan pemupukan kedua secara serentak pada lahan seluas 30 ha yang dikelola oleh BP Bawai Tawai, Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler