jpnn.com, JAKARTA - Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) selama empat tahun terakhir menunjukkan tren positif.
Meski terjadi beberapa kendala, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperbaiki.
BACA JUGA: Kementan Genjot Produksi Pertanian via Program PKBM
Salah satunya ditemukan satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk beberapa nama petani serta ada pula satu petani mendaftar lebih dari dua hektar per-musim tanam.
"Hal ini yang mengakibatkan pendaftaran AUTS/K sebanyak 65.472 ekor, namun realisasi bantuan premi 80 persen baru mencapai 7.553 ekor. Demikian pula sebanyak 276.450,5 hektare pendaftaran AUTP dengan premi 80 persen baru direalisasikan 19.588,62 hektare," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.
BACA JUGA: Meningkatkan Peran P3A dalam Penyediaan Air Irigasi demi Peningkatan Produksi
Upaya yang dilakukan dengan memberikan rangsangan kepada petugas lapangan berupa hadiah sepeda motor, handphone, bahkan kompensasi umra bagi mereka yang dapat merealisasikan pendaftaran 10.000 hektar AUTP.
"Namun demikian, tetap dibatasi bahwa NIK sebagai persyaratan mutlak bagi penerima bantuan premi 80 perse ," ujarnya.
BACA JUGA: Pesona Wisata Petik Jeruk jadi Ikon Desa Selorejo
Selain kendala di atas, masih banyak petugas lapangan yang belum memahami pendaftaran melalui aplikasi SIAP, tidak sedikit pula petugas dinas kabupaten yang belum dapat mengunggah SK DPD ke aplikasi SIAP.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan "Evaluasi dan Rencana Pengembangan Asuransi Pertanian" di hotel Aston, Rabu 29 Mei 2019.
Pada kesempatan tersebut, Kelompok kerja (Pokja) asuransi pertanian menerima arahan Dirjen PSP) Sarwo Edhy.
Harapannya tiap pertemuan evaluasi dan pemantauan Pokja menghasilkan rumusan model yang dapat dijadikan kebijakan sehingga dapat membantu petani mengantisipasi kerugian akibat gagal panen maupun gagal tanam.
"Pokja juga diharapkan lebih intensif melakukan sosialisasi kepada stakeholder agar program pemerintah ini dapat dipahami masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan usaha tani," pungkas Sarwo Edhy. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKP Kementan Pantau Pasokan dan Harga Pangan di Sumbar
Redaktur : Tim Redaksi